REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Australia menolak memberikan visa kepada mantan menteri dalam negeri (mendagri) dan kehakiman Israel, Ayelet Shaked pada Kamis (21/11/2024). Pasalnya, kehadiran Shaked dinilai dapat "menghina" warga Australia atau "memicu ketegangan," menurut laporan media.
Shaked dijadwalkan menghadiri konferensi keamanan di Canberra pekan depan, diberitahu oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Australia pada Kamis, seperti dilaporkan oleh The Australian. Lembaga tersebut mengacu pada ketentuan dalam Migration Act yang memungkinkan penolakan visa jika kehadiran pemohon dianggap berpotensi menyebabkan ketegangan sosial atau "memicu ketegangan" di kalangan komunitas tertentu di Australia.
Shaked menjabat sebagai mendagri periode 2021-2022 dan menteri kehakiman pada 2015-2019. Diaa dikenal mendukung pembangunan permukiman ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat, serta pernah menjadi anggota partai sayap kanan New Right di Knesset.
Hingga berita ini disiarkan, Kemendagri maupun pejabat Australia belum memberikan komentar terkait masalah tersebut. Konferensi keamanan yang diselenggarakan oleh Dewan Urusan Yahudi dan Israel/Australia dan Strategic Analysis Australia itu, dijadwalkan untuk membahas isu-isu pertahanan dan keamanan. Sumber : Anadolu
Ikuti Whatsapp Channel Republika