Kamis 24 Oct 2024 06:47 WIB

Hashim Singgung Pengusaha Sawit Kemplang Pajak Sampai Rp 300 Triliun

Sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Sujono Djojohadikusumo.
Foto: Antara//Maria Cicilia Galuh
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Sujono Djojohadikusumo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Sujono Djojohadikusumo, yang juga adik Presiden Prabowo Subianto mengatakan, negara akan mendapat potensi pemasukan hingga Rp 300 triliun dari pengusaha sawit. Dana itu berasal dari mereka yang mengemplang pajak atau tidak membayar pajak.

Menurut dia, dalam waktu dekat para pengusaha tersebut akan menyetor Rp 189 triliun untuk tahap pertama. "Sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun dalam waktu singkat. Tapi, tahun ini atau tahun depan, bisa tambah Rp 120 triliun lagi, sehingga Rp 300 triliun itu masuk ke kas negara," ujar Hashim di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (24/10/2024).

Hashim menyampaikan, para pengusaha yang melanggar pajak tersebut, tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tidak memiliki rekening di Indonesia. Terdapat setidaknya 25 pengusaha yang tidak memiliki NPWP dan 15 pengusaha yang tidak mempunyai rekening bank yang berada di Tanah Air.

"Jaksa Agung Muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal, yang mudah-mudahan nggak ada di Kadin, ada 300 lebih yang nakal," ujar Hashim.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) siap memberi penjelasan kepada pemerintahan baru mengenai persoalan industri kelapa sawit hingga duduk persoalan tudingan pengusaha kelapa sawit yang belum membayar pajak. Ketua Gapki Eddy Martono mengatakan, pihaknya berharap segera menghadap Presiden Prabowo.

Eddy ingin menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya hingga muncul isu pengusaha sawit mengemplang pajak. "Bukan hanya persoalan ini saja, kami juga akan menjelaskan kepada Presiden (Prabowo Subianto) secara keseluruhan tantangan yang dihadapi industri sawit baik di dalam maupun di luar negeri," katanya.

Eddy mengatakan, Gapki selalu mendengarkan berbagai masukan dari pemerintah termasuk tudingan adanya pengusaha sawit nakal yang merugikan keuangan negara Rp 300 triliun. Karena itu, Gapki berharap segera bisa menghadap Prabowo untuk menjelaskan berbagai potensi strategis, tantangan termasuk tudingan dugaan kebocoran keuangan di industri kepala sawit tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement