Selasa 15 Oct 2024 23:05 WIB

Finlandia Desak Uni Eropa Berlakukan Lebih Banyak Sanksi kepada Israel

Finlandia tengah bahas peningkatan sanksi untuk Israel

Warga menginjak spanduk bergambarkan Bendera Israel (ilustrasi).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Warga menginjak spanduk bergambarkan Bendera Israel (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Valtonen mendesak Uni Eropa (EU) untuk mempertimbangkan pemberlakuan lebih banyak sanksi terhadap Israel di tengah ketegangan yang meningkat di Timur Tengah, lapor media lokal pada Selasa (15/10/2024).

Valtonen memastikan bahwa Brussel saat ini sedang membahas peningkatan sanksi terhadap Tel Aviv, namun keputusan tersebut membutuhkan persetujuan dari semua negara anggota EU.

Baca Juga

“Ada perbedaan pendapat di sini, tetapi pesannya sudah cukup jelas bahwa kita harus mengambil tindakan tegas terhadap Israel, terutama jika eskalasi terus berlanjut dan tidak segera berakhir,” katanya kepada penyiar nasional Yle.

Uni Eropa sebelumnya telah memberlakukan sanksi terhadap pemukim Israel awal tahun ini, namun Valtonen menekankan bahwa sanksi tersebut dapat diperluas untuk menargetkan para pengambil keputusan politik di negara itu.

Pada Agustus, kepala kebijakan luar negeri EU, Josep Borrell, menyatakan dukungannya terhadap sanksi baru EU terhadap Tel Aviv, termasuk langkah-langkah terhadap beberapa menteri Israel.

Valtonen juga menegaskan bahwa Finlandia mendesak agar digelar pertemuan Dewan Asosiasi EU-Israel sebagai cara untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Pada Ahad (13/10/2024), UNIFIL melaporkan bahwa dua tank Israel “memasuki secara paksa” posisi pasukan penjaga perdamaian di kota Ramyeh di Lebanon Selatan, dalam serangkaian pelanggaran dan serangan oleh militer Israel yang menyebabkan cedera pada beberapa penjaga perdamaian.

Valtonen menyatakan bahwa Finlandia akan menilai keberadaan pasukan penjaga perdamaian mereka di Lebanon bersama dengan PBB.

“Finlandia bukan satu-satunya negara dengan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tersebut, dan sangat penting bahwa pekerjaan ini dikoordinasikan,” tambah Valtonen, seraya menekankan bahwa Helsinki siap bertindak jika keputusan untuk membongkar pasukan penjaga perdamaian dibuat.

Perdana Menteri Finlandia, Petteri Orpo, dan Menteri Pertahanan Antti Hakkanen mengutuk laporan penembakan terhadap pangkalan PBB, dengan Orpo menyebut tindakan tersebut sebagai "tindakan yang tercela."

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement