Senin 23 Sep 2024 16:16 WIB

Rano Karno Janji Ngantor Naik MRT Tiap Hari Jika Jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta

Rano Karno mengaku ingin memberikan contoh ke masyarakat agar naik transportasi umum.

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Teguh Firmansyah
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno saat mengikuti dialog publik di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (23/9/2024).
Foto: Republika/Prayogi
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno saat mengikuti dialog publik di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (23/9/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta Rano Karno berjanji akan pro terhadap transportasi publik apabila terpilih di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Ia bahkan bersedia berangkat ke Balai Kota DKI Jakarta menggunakan MRT setiap hari apabila terpilih.

"Saya kan tinggal di Lebak Bulus, saya sudah putuskan kalau saya terpilih saya mau ke Balai Kota naik MRT, supaya turun di HI abis tuh baru mobil jemput di situ," kata dia di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Baca Juga

Meski begitu, ia tak akan serta merta mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta untuk mengikuti jejaknya. Pasalnya, tak setiap ASN tinggal di wilayah yang ramah transportasi publik.

Rano mengatakan, ia hanya akan memberikan contoh kepada masyarakat agar mau menggunakan transportasi publik. Apalagi, transportasi publik di DKI Jakarta sudah cukup lengkap. "Artinya kita akan cari cara supaya memperingan beban kota," kata dia.

Rano menjelaskan, kondisi Jakarta itu cukup unik. Pasalnya, masyarakat yang beraktivitas di Jakarta pada siang hari jauh lebih banyak dibandingkan malam hari.

Menurut dia, saat siang hari, ada 14 juta masyarakat yang beraktivitas di Jakarta. Sementara pada malam hari, jumlah penduduk DKI Jakarta hanya sekitar 9 juta. "Kalau kita lihat kemacetan ini sangat spesifik pada pagi dan sore, mau kerja dan pulang kerja," kata dia.

Menurut dia, mengatasi kemacetan di Jakarta tak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Harus ada upaya lain dari pemerintah daerah sekitar. 

Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan bantuan berupa hibah kepada pemerintah daerah sekitar untuk kebutuhan transportasi publik. Angkanya dinilai bisa mencapai ratusan milair rupiah. "Kita harus lakukan terobosan," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement