REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati menyayangkan dugaan pelepasan jilbab terhadap 18 Paskibraka utusan provinsi yang akan bertugas di IKN. Dalam pengukuhan Paskibraka nasional, tidak ada satu pun Paskibraka putri mengenakan jilbab.

Padahal dalam keseharian 18 paskibraka putri dari berbagai provinsi mengenakan jilbab termasuk dari Aceh. Kurniasih menyebut dugaan pelepasan jilbab paskibraka putri yang akan bertugas tahun ini kontradiktif dengan semangat Muslimah Indonesia yang kini menutup aurat dengan berbagai style tanpa menghalangi mereka untuk berprestasi.

"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada pelarangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berhijab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berhijab yang membawa baki bendera pusaka," kata Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Kurniasih menegaskan, dugaan pelarangan jilbab di Paskibraka ini adalah kemunduran di saat yang sama banyak Muslimah berhijab telah mengukir prestasi nasional dan internasional. "Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat Orde Baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," ujar Kurnia.

Oleh karena itu, Kurnia meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mengizinkan Paskibraka Muslimah yang sebelumnya berhijab dalam keseharian tetap mengenakan hijab saat bertugas.

"Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," ujar Kurnia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika