REPUBLIKA.CO.ID, GOWA, – Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme penguatan tata kelola stabilisasi harga dan pengamanan pasokan.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, dalam arahannya pada Kamis, menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dilaksanakan melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. "Inflasi yang terkendali merupakan indikator keberhasilan stabilisasi ekonomi daerah dan menjadi prasyarat utama terjaganya daya beli masyarakat," ujarnya.
Dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Gowa, bupati menyatakan bahwa forum tersebut menjadi instrumen koordinatif untuk memastikan keselarasan kebijakan antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta pelaku distribusi komoditas strategis.
Menurut Sitti Husniah Talenrang, dinamika pasokan dan permintaan menjelang akhir tahun perlu dikelola melalui intervensi yang terstruktur, termasuk mitigasi risiko akibat cuaca, peningkatan konsumsi musiman, dan potensi distorsi distribusi. "Setiap kebijakan pengendalian harus didukung sistem informasi harga dan pasokan yang terintegrasi agar respons pemerintah dapat lebih cepat dan presisi," tegasnya.
Bupati Gowa juga mendorong optimalisasi implementasi kerangka 4K sebagai pedoman operasional TPID: Keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memastikan konsistensi pemantauan harian, validasi data komoditas, serta kesiapan intervensi pasar.
Berdasarkan data inflasi November 2025, Kabupaten Gowa mencatat angka 2,61 persen (year on year), di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat 2,73 persen. Pemerintah daerah menilai capaian ini sebagai hasil penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, Bulog, distributor, dan pelaku pasar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa sekaligus Ketua Harian TPID Kabupaten Gowa menegaskan bahwa konsolidasi pengawasan lapangan perlu ditingkatkan melalui sinkronisasi informasi stok, harga, dan distribusi secara berjenjang hingga tingkat kecamatan. "Ketepatan data dan kecepatan koordinasi antarunit menjadi determinan utama stabilisasi harga di tingkat konsumen," jelasnya.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Gowa meneguhkan komitmen untuk memperkuat tata kelola pengendalian inflasi melalui integrasi data lintas sektor, peningkatan kualitas intervensi pasar, serta penguatan komunikasi publik. Upaya ini diharapkan mampu memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika