REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Ray Rangkuti menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi target utama untuk diajak bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dengan kehadiran PKS, koalisi pendukung pasangan Prabowo-Gibran itu otomatis akan menjadi KIM plus.
Ray mengatakan, ada dua syarat KIM plus untuk bisa terbentuk. Pertama, adanya kesediaan partai politik lain untuk bergabung, khususnya PKS dan PKB. Tanpa bergabungnya dua partai itu, KIM plus tak terbentuk.
"Sebab bidikan utamanya adalah PKS. Bila PKS bergabung, akan menguatkan posisi KIM dan membuat pesaingnya kesulitan," kata dia kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).
Selain itu, syarat kedua agar KIM plus bisa terbentuk adalah kesediaan Ridwan Kamil untuk dicalonkan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Apabila mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu tak mau, wacana KIM plus dengan sendirinya akan berhenti.
"Jika RK (Ridwan Kamil) akhirnya menyatakan tidak bersedia, tentu saja rencana KIM Plus ini bubar dengan sendirinya," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani itu.
Apabila KIM plus benar-benar terbentuk, Ray menilai, PDIP dan Partai Nasdem akan dibiarkan di luar. Dengan demikian, dua partai itu akan mengusung Anies Baswedan menjadi cagub DKI Jakarta.
"Jika PDIP plus Anies plus Nasdem, kemungkinan masih bisa dikejar oleh RK. Jadi, Nasdem bukan target utamanya," ujar dia.
Ray menambahkan, tetap ada kemungkinan PDIP dan PKS tidak diajak untuk bergabung dengan KIM plus. Jika hal itu terjadi, Anies kemungkinan tidak akan diusung oleh PKS dan PDIP.
"Kalau lawannya figur selain Anies, sebut saja Ahok, RK masih punya kemungkinan mengejar Ahok. Selisih keduanya hanya sekitar 10-15 persen. Beda dengan Anies yang mencapai 30an persen," kata dia.
Menurut Ray, KIM plus tidak akan mengambil langkah agar calon yang akan diusung melawan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, warga Jakarta akan menaruh ketidaksukaan kepada KIM apabila tak ada calon yang maju.
"Kemungkinan akan ada gerakan mencoblos kotak kosong. Bila RK kalah melawan kotak kosong, malunya bisa berlipat-lipat dan karir politik RK jadi terhambat. Maka tetap akan dibiarkan ada lawan tanding. Sebisa mungkin bukan Anies," kata dia.