REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Trust Indonesia menyebut petahana Aditya Mufti Arifin terancam tidak dapat maju dalam pilkada kota Banjarbaru atau Pilwali Banjarbaru. Pasalnya, menurut Trust Indonesia, hingga kini Aditya Mufti Arifin belum juga memiliki tiket pencalonan yang pasti.
“Petahana Aditya Mufti Arifin terancam tidak dapat maju sebagai bakal calon Walikota Banjarbaru. Sebab, dirinya hampir pasti belum memiliki tiket,” ujar Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli dalam keterangan kepada awak media, Minggu (4/8) pagi.
Karena itu, bagi Fadhli, Aditya harus segera memenuhi syarat dukungan partai politik. Sebab, tanpa memenuhi dukungan tersebut, petahana tidak dapat berkompetisi dalam Pilwali yang bakal berlangsung 27 November mendatang.
“Petahana tentu tidak lupa dengan syarat pencalonan 20 persen dukungan partai politik atau sekitar 6 kursi partai politik. Jika syarat tersebut belum juga terpenuhi, maka praktis dirinya tidak bisa mengikuti Pilkada,” jelas dia.
Sementara itu, Erna Lisa Halaby diketahui sebagai figur calon Walikota Banjarbaru yang paling siap mengikuti kontestasi Pilwali Banjarbaru. Hingga kini, Lisa Halaby diketahui sudah mendapatkan 7 dukungan partai politik, antara lain Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, Nasdem dan PDIP.
Praktis, menurut Fadhli, saat ini hanya tinggal PKB yang belum memutuskan rekomendasi dukungan politiknya. Kabar terakhir yang santer beredar menyebutkan PKB juga akan memberikan dukungan kepada Lisa Halaby.
“Kabarnya PKB juga bakal menyusul, menggenapkan dukungan partai politik untuk Erna Lisa Halaby. Ini tentu jadi dukungan politik yang besar bagi Lisa Halaby untuk melawan petahana,” ungkapnya.
Tak ayal, jika dukungan PKB berhasil didapatkan Lisa Halaby, Fadhli pun memprediksi kemungkinan Lisa bakal menghadapi kotak kosong. Petahana, ungkapnya, hanya bisa berangan-angan mengikuti Pilwali Banjarbaru.
“Pilkada kota Banjarbaru kemungkinan besar akan melawan kotak kosong. Aditya cuma jadi bakal calon Walikota karena hanya dapat dukungan dari PPP," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika