Senin 29 Jul 2024 16:50 WIB

PKS Ngotot Kadernya Maju di Pilgub DKI Jakarta Bersama Anies

PKS mendorong pasangan Anies-Sohibul untuk maju di Pilgub Jakarta.

Rep: Bayu Adji P / Red: Teguh Firmansyah
Pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada DKI.
Foto: tangkapan layar DPP PKS
Pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada DKI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan berupaya maksimal untuk mengusung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Sebagai partai pemenang di DKI Jakarta, PKS ingin ada kadernya yang maju.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, partainya merupakan pemenang pemilihan umum untuk wilayah DKI Jakarta. Karena itu, sudah selayaknya ada kader dari PKS yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta. 

Baca Juga

"PKS menang di Jakarta. Selayaknya kalau tidak gubernur ya wakilnya. Kan rasional begitu," kata dia di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Menurut dia, mesin partai tentu akan lebih optimal apabila ada kader internal yang diusung dalam Pilgub DKI Jakarta. Karena itu, PKS tetap akan berupaya agar pasangan Anies-Sohibul bisa maju di Pilgub DKI Jakarta. 

"Mesin kami akan jauh lebih gaspol ketika ada kadernya diusung. Kalau enggak gubernur, wakilnya. Kan Pak Anies juga bukan kader PKS," kata dia.

Kendati demikian, Khoirudin mengatakan, nama pasti yang akan mendampingi Anies di Pilgub DKI Jakarta tentu harus mendapat restu dari partai pengusung lainnya. Mengingat, meski menang di pemilu DKI Jakarta, PKS tak bisa mengusung pasangan calon tanpa dukungan dari partai lain. 

Ia mengakui, masih ada peluang Anies akan berpasangan dengan nama lain. Sebab, hingga ini masih terus dilakukan pembahasan dengan partai lainnya.  "Calon wakil gubernur masih dinamis. Sepanjang belum pendaftaran di KPU, masih dinamis," kata dia.

Khoirudin mengatakan, semua keputusan final terkait calon yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta ada di ranah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Pihaknya hanya bisa menjalankan keputusan yang ditetapkan oleh DPP.

"Ini semua kewenangan DPP. Saya hanya menjalankan keputusan DPP. Artinya, DPP yang punya kewenangan untuk bisa memutuskan apakah mungkin ada perubahan atau tidak. Ini kewenangan DPP semuanya," kata dia.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement