5. Tak ramah pesepeda
Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia mencabut predikat 'Kota Ramah Sepeda' untuk DKI Jakarta yang diberikan pada 2021 saat Anies memimpin Jakarta. Banyak kebijakan Pj Heru yang ternyata sangat bertolak belakang dengan semangat penghargaan tersebut.
Pada November 2022, pemangkasan anggaran untuk jalur sepeda dari semula diproyeksikan di RAPBD 2023 sebesar Rp 38 miliar, kemudian diusulkan menjadi nol. Hal itu jelas menunjukkan keperhikana Pj Heru tidak ke pengguna sepeda.
"April 2023, Pj Heru Budi Hartono melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan dengan membongkar pedestrian dan jalur sepeda," ujar Ketua Umum B2W Indonesia, Fahmi Saimima.
Lalu, pada Mei 2023, 18 ruas jalan DKI Jakarta diperintahkan untuk di aspal ulang dengan dalih menyambut KTT ASEAN. Tetapi, dengan menutup jalur sepeda yang ada dan tidak dikembalikan seperti semula.
Pada Oktober 2023, Dishub DKI membongkar stick cone pembatas jalur sepeda di 13 ruas jalan sepeda. "Dalihnya saat itu membayakan pengendara lain," kata Fahmi.
Dia juga menyoroti langkah Heru menghapus anggaran jalur sepeda. "Dan draf pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024, pembangunan lajur sepeda sebesar Rp 4.513.936.931 masuk dalam anggaran pengurangan atau pengalihan dan tidak dianggarkan kembali," kata Fahmi menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika