Dalam deklarasi bersama tersebut, negara-negara pendukung mengatakan mereka melakukan "pertukaran pandangan yang bermanfaat, komprehensif, dan konstruktif menuju kerangka perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi, berdasarkan hukum internasional, termasuk Piagam PBB." 

"Secara khusus, kami menegaskan kembali komitmen untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun, prinsip kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah semua negara," bunyi pernyataan tersebut.

"... termasuk Ukraina, dalam perbatasan mereka yang diakui secara internasional, termasuk perairan teritorial, serta penyelesaian sengketa melalui cara damai sebagai prinsip hukum internasional," lanjut pernyataan tersebut.

Namun, mereka menggarisbawahi bahwa mencapai perdamaian "membutuhkan keterlibatan dan dialog antara semua pihak."

Mereka juga menyepakati visi bersama mengenai berbagai isu, termasuk penggunaan energi nuklir dan instalasi nuklir, ketahanan pangan global dan tahanan perang. 

"Penggunaan energi nuklir dan instalasi nuklir harus aman, terlindungi, dan ramah lingkungan," menurut deklarasi tersebut.

"Pembangkit instalasi tenaga nuklir Ukraina, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia, harus beroperasi dengan aman dan terjamin...

"... di bawah kendali kedaulatan penuh Ukraina serta sejalan dengan prinsip-prinsip IAEA dan di bawah pengawasannya," kata deklarasi itu. 

Mengenai keamanan global, ditekankan bahwa ketahanan pangan global bergantung pada produksi dan pasokan produk pangan yang tidak terputus.

"Dalam hal ini, navigasi komersial yang bebas, penuh dan aman, serta akses ke pelabuhan laut di Laut Hitam dan Laut Azov, sangatlah penting," menurut deklarasi. 

"Serangan terhadap kapal dagang di pelabuhan dan sepanjang rute, serta terhadap pelabuhan sipil dan infrastruktur pelabuhan sipil, tidak dapat diterima," bunyi deklarasi itu. 

Deklarasi itu menyebutkan bahwa ketahanan pangan "tidak boleh dijadikan senjata dengan cara apa pun." Dan yang terakhir, menurut deklarasi tersebut, tawanan perang "harus dibebaskan dengan pertukaran penuh."

"Semua anak-anak Ukraina yang dideportasi dan dipindahkan secara tidak sah, serta semua warga sipil Ukraina lainnya yang ditahan secara tidak sah, harus dikembalikan ke Ukraina," tambah deklarasi itu.

KTT perdamaian Ukraina digelar dengan tujuan untuk menemukan "pemahaman bersama" mengenai jalan menuju perdamaian, namun tidak dihadiri oleh Rusia dan China.

Ikuti Whatsapp Channel Republika