REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipastikan akan menyampaikan pidatonya di hadapan sidang bersama Kongres Amerika Serikat pada 24 Juli mendatang, demikian menurut Ketua DPR AS Mike Johnson.
"Kami menanti untuk mendengar visi Pemerintah Israel untuk membela demokrasi, melawan teror, dan membina perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasannya," kata Johnson melalui media sosial X, Kamis (6/6/2024).
Pekan lalu, empat petinggi Kongres AS, Johnson, pemimpin Partai Demokrat di Senat AS Chuck Schumer dan di DPR AS Hakeem Jeffires, dan pemimpin Partai Republik di Senat AS Mitch McConnell, secara resmi mengundang Netanyahu untuk hadir di hadapan Kongres AS.
Chuck Schumer, dalam pernyataannya mengatakan, ia ikut mengundang Netanyahu meski memiliki perbedaan pandangan dengannya di banyak aspek yang disampaikan baik di depan umum maupun secara privat.
"Meski demikian, karena hubungan AS dengan Israel sekuat besi dan melampaui satu individu atau perdana menteri, saya ikut mengundang beliau," kata Schumer.
Merespons undangan Kongres AS, Netanyahu mengatakan dirinya "amat tersentuh" karena dapat kembali mewakili Israel di hadapan sidang gabungan Kongres AS itu.
Ia menegaskan akan "menyampaikan kebenaran" tentang perang yang dilancarkan Israel terhadap pihak-pihak yang hendak menghancurkannya di hadapan perwakilan rakyat AS dan rakyat di seluruh dunia.
Namun, Senator independen Bernie Sanders menyatakan bahwa dirinya tidak akan hadir menyaksikan Netanyahu, sang "penjahat perang", menyampaikan pidatonya.
"Netanyahu adalah penjahat perang. Dia seharusnya tidak diundang untuk menyampaikan pidato di sidang gabungan Kongres AS. Tentu saja, saya tidak akan hadir," kata Sanders.
Agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlanjut sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 36.600 warga sipil, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 83.000 jiwa.
Menurut PBB, serangan Israel itu menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terusir dari tempat tinggalnya, 60 persen infrastruktur di Gaza rusak dan hancur, serta menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah.
Dalam putusan terbarunya, Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel untuk menghentikan agresinya ke kota Rafah di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta warga sipil mengungsi dari perang. Meski demikian, Israel terus bergeming dan justru melanjutkan serangannya ke Rafah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika