REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, Mabes TNI mengikuti mengikuti prosedur dari Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) terkait pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Pasalnya, konsep pasukan perdamaian adalah gabungan bersama dengan negara-negara lain,

Kendati demikian, TNI sudah menyiapkan 650 personel atau untuk disiapkan untuk dikirimkan ke Palestina. Namun, pemerintah Indonesia masih menunggu resolusi dan mandat dari PBB.

Baca: Kapusziad dan Komandan Pasukan Perdamaian TNI Diganti

"Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN," ujar Agus dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Menurut Agus, TNI juga siap mengirimkan kapal rumah untuk merawat rakyat Gaza, Palestina, yang terluka akibat serangan Israel. "TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman rumkit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah," ucap mantan KSAD tersebut.

Baca: Bertemu Dubes Slovakia, Prabowo Bahas Senjata Berstandar NATO

Untuk keperluan administrasi pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina, menurut Agus, TNI saat ini telah masuk pendaftaran atau tingkat level I. Apabila mandat dan resolusi PBB keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke level II.

Saat ini, dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk code development atau operasi bersama negara di ASEAN. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza dengan berkoordinasi dengan Siprus, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS) untuk penggunaan dermaga apung sementara di daerah operasi.

Baca: Bertemu Presiden Zelenskyy, Prabowo Juga Bahas Kondisi Gaza

"Kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan misi join humanitarian operation. Tentunya operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina," ujar Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika