REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Babak baru negosiasi Hamas-Israel dimulai. Presiden AS Joe Biden menawarkan proposal baru untuk mengakahiri perang di Jalur gaza.
"Sudah saatnya kita mengakhiri perang ini," ujar Biden seperti dilansir BBC, Jumat.
Proposal yang terdiri dari tiga bagian ini akan dimulai dengan gencatan senjata secara penuh selama enam minggu. Dalam proses tersebut, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menarik diri dari wilayah berpenduduk Gaza. Bantuan kemanusiaan selanjutnya akan masuk mengikuti.
Proposal juga mendorong pertukaran beberapa sandera dengan tahanan Palestina. Kesepakatan itu pada akhirnya akan mengarah pada “penghentian permusuhan” permanen dan rencana rekonstruksi besar-besaran di Gaza.
Biden berharap Hamas mau mengikut proposal yang diajukan tersebut. “Ini benar-benar momen yang menentukan,” katanya.
“Hamas mengatakan mereka menginginkan gencatan senjata. Kesepakatan ini adalah kesempatan untuk membuktikan apakah mereka benar-benar bersungguh-sungguh.”
Hamas menyambut baik seruan Presiden AS Joe Biden. “Gerakan Perlawanan Islam Hamas memandang positif apa yang termasuk dalam pidato Presiden AS Joe Biden hari ini,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
Terlepas dari usulan AS tersebut, langkah Paman Sam yang dinilai lambat memicu aksi protes di mana-mana.
Bahkan di dalam negeri Amerika Serikat, protes tersebut datang dari masyarakat maupun di tubuh pemerintahan. Ada setidaknya 8 pejabat AS yang mundur lantaran kecaman terhadap Israel.
Berikut ke delapan pejabat Amerika tersebut seperti dilansir Reuters
1. Josh Paul, direktur biro urusan politik dan militer Departemen Luar Negeri. Ia mengundurkan diri pada bulan Oktober, dan menjadi pejabat pertama yang mundur. Ia menggambarkan kondisi sekarang sebagai “dukungan buta” Washington terhadap Israel.
2. Harrison Mann, seorang mayor Angkatan Darat AS dan pejabat Badan Intelijen Pertahanan. Ia mengundurkan diri pada November karena kebijakan Gaza dan mengumumkan alasannya pada Mei.
3. Tariq Habash, seorang Amerika keturunan Palestina, berhenti sebagai asisten khusus di kantor perencanaan Departemen Pendidikan pada bulan Januari. Dia mengatakan pemerintahan Biden menutup mata terhadap kekejaman di Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika