Selasa 14 May 2024 19:50 WIB

Polda Siap Berikan Jaminan Keamanan Bagi Investasi di Lampung

Jaminan keamanan merupakan salah satu modal utama mendukung perekonomian.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika.
Foto: Dok Polda Lampung
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Kepolisian Daerah (Polda) Lampung siap memberikan jaminan keamanan sebagai salah satu modal utama  masuknya investasi ke provinsi ini.

"Untuk menyukseskan pembangunan nasional, kepolisian siap memberikan jaminan keamanan," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, dalam keterangannya di Bandarlampung, Selasa.

Baca Juga

Ia menyebutkan, jaminan keamanan merupakan salah satu modal utama mendukung perekonomian dari kepolisian.

Menurutnya, untuk menyukseskan pembangunan nasional juga diperlukan sinergisitas antara kepolisian bersama pelaku usaha.

Helmy menuturkan banyak potensi yang bisa digarap dan dikembangkan oleh para pelaku usaha di daerah ini.

”Berbagai sektor di Lampung mampu dikembangkan, terlebih pada pariwisata maupun usaha mikro kecil dan menengah, kami siap untuk menjamin keamanannya," ujar Helmy.

Selain itu, lanjut dia, dibutuhkan kreativitas dan inovasi pada pelaku usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi yang ada.

Dengan demikian, pembiayaan pembangunan tidak hanya akan bergantung pada APBD maupun APBN, namun juga investasi para pelaku usaha ini.

"Kepolisian siap memberikan jaminan keamanan terhadap perekonomian melalui berbagai kegiatan kepolisian," tambahnya.

Investasi di Lampung harus dijaga dengan baik, juga harus memberi manfaat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, juga harus dilakukan dengan cara-cara sesuai aturan yang berlaku, tambah Kapolda.

Terkait pengamanan investasi dan objek vital, Kapolda meminta apabila ada persoalan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), agar dapat dikoordinasikan secara baik.

Helmy Santika menyatakan dalam mengakselerasi pembangunan perlu jaminan keamanan yang diciptakan oleh Polri bersinergi dengan masyarakat atau pelaku usaha.

"Kita tidak mungkin hanya mengandalkan APBN, kalau APBN digunakan untuk operasional maka akan mengalami defisit anggaran,” kata dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement