REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan lokasi di Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai solusi keterbatasan lahan di Ibu Kota daratan. Nantinya, lahan yang tersedia itu untuk pengelolaan dan proses akhir sampah yang lebih ramah lingkungan.
"Kita harus punya fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan yang mampu menampung dengan volume yang lebih besar sehingga sanggup memenuhi kebutuhan hingga 50 tahun ke depan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Baca: Kapal Perang Belanda HNLMS Tromp Mampir ke Pelabuhan Tanjung Priok
Menurut dia, selain lokasi pengelolaan, nantinya di Kepulauan Seribu dilengkapi dengan tempat menampung lumpur dari hasil pengerukan 13 sungai. Asep berharap, nantinya bisa terbentuk pulau kecil dari hasil proses tersebut yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).
"Pulau tersebut nantinya bisa dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta," kata Asep.
Dia mengatakan, saat ini, Jakarta sudah memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R (reduce, reused, recycle), dan pabrik pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif (RDF plant). Menurut Asep, Pemprov DKI terus berinovasi dalam mengelola sampah dari hulu hingga ke hilir.
Baca: Bakamla RI Jemput 18 Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Australia
Salah satu solusi dengan membangun fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan di luar daratan. Asep menjelaskan, konsep itu sebenarnya sudah dicetuskan pada 2012. Saat ini, sambung dia, sudah ada dua negara yang sukses membangun fasilitas pengolahan sampah di pulau kecil dan bisa dijadikan contoh oleh Jakarta.
Pertama, di Pulau Semakau, Singapura, pulau tersebut merupakan hasil pengolahan sampah di incineration plant dengan prinsip sampah untuk energi atau waste-to-energy (WTE). Mereka melakukan reklamasi dari abu sisa pembakaran sampah.
Kemudian di Maladewa, mereka mengolah sampah yang dihasilkan di pulau besar dan diangkut ke pulau kecil yang khusus disiapkan untuk mengelola sampah. Adapun pengiriman sampah menggunakan tongkang.
Baca: PT PAL Jelaskan Alasan Fregat Merah Putih Pakai CMS Turki
"Kedua negara tersebut bisa dijadikan best practice dalam upaya pengelolaan sampah standar global. Karena, sama-sama kita ketahui bahwa Singapura unggul dari aspek ekonomi dan Maladewa unggul dari sektor pariwisata yang berkelanjutan," ujar Asep.
Pemprov DKI akan mengkaji secara mendalam terhadap pembangunan fasilitas tersebut dengan mengundang para ahli lingkungan untuk melakukan perencanaan serta menyusun studi kelayakan. Hal itu seiring dengan arah pembangunan Jakarta sebagai kota global yang terus berinovasi dan mengikuti standar kota global lainnya dalam upaya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.
"Jadi, ini bukan tempat pembuangan akhir atau seperti di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang. Ini fasilitas yang lebih ramah lingkungan," ucap Asep.