REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda menanggapi isu yang menyebut bahwa partai politik yang belakangan bergabung dalam koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mendapatkan jatah satu posisi menteri. Jelasnya, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

"Saya nggak tahu (isu mendapatkan satu posisi menteri), itu Pak Prabowo sepenuhnya," ujar Huda di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Ia juga mengungkapkan, belum ada pembicaraan antara Abdul Muhaimin Iskandar dan Prabowo terkait kabinet periode 2024-2029. Muhaimin baru menyampaikan delapan agenda perubahan yang diusung PKB.

"Itu sepenuhnya hak prerogatif Pak Prabowo. Kan teman-teman tahu sendiri fase kita adalah fase menitipkan delapan agenda perubahan," ujar Huda.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi beredarnya susunan kabinet Prabowo-Subianto di media sosial. Tegasnya, susunan-susunan yang beredar tak ada satupun yang benar.

"Untuk itu, kami konfirmasi bahwa tidak ada satupun versi yang benar. Karena apa? karena penyusunan kabinet prosesnya belum dimulai," ujar Dasco lewat keterangan tertulisnya, Ahad (28/4/2024).

Jelasnya, komunikasi masih dilakukan Prabowo dengan melihat portofolio yang ada. Kemudian, presiden terpilih itu masih melakukan pengkajian kementerian-kementerian yang ada saat ini.

"Sehingga terlalu dini rasanya susunan kabinet itu sudah keluar. Bahwa itu juga mungkin dikeluarkan untuk menjadi aspirasi ya mungkin, tapi kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo dan tim," ujar Dasco.

"Sehingga kami minta masyarakat untuk tidak bingung, karena ini banyak yang bertanya dan WA apakah versi ini yang mana yang bener. Bahwa semuanya itu adalah mungkin aspirasi, tapi bukan dikeluarkan resmi oleh Pak Prabowo dan timnya," sambung Wakil Ketua DPR itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika