REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said menyoroti masa pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan berjalan satu tahun.  Sudirman memandang perlu ada koreksi secara menyeluruh terhadap tata kelola negara.

Hal itu dikatakan Sudirman saat menghadiri Dialog Forum Warga Negara berjudul ‘Bisul-Bisul Permasalahan Bangsa, Dimana Akarnya?’ pada Selasa (7/10). Sudirman menyebut masyarakat sudah dapat menilai Prabowo-Gibran selama hampir setahun ini memimpin.

“Satu tahun pertama sudah cukup bagi masyarakat untuk menilai dan menjadi ajang pembelajaran bagi pemerintah dalam menghadapi dinamika politik dan persoalan bangsa," kata Sudirman dalam diskusi itu.

Sudirman mengamati selama setahun ini, sumber kendala pemerintah ada pada fungsi kepemimpinan dan keteladanan moral. Sudirman menekankan lemahnya moralitas kepemimpinan menjadi akar rusaknya tata kelola negara.

“Permasalahan utama adalah fungsi kepemimpinan dan keteladanan moralnya. Itulah penyebab pokok mengapa urusan negara remuk dimana-mana,” ucap Sudirman.

Sudirman juga menyentil bahwa masyarakat masih menantikan langkah Prabowo atas berbagai masalah bangsa. Menurut Sudirman, publik berharap Prabowo dapat menjalankan solusi nyata.

"Kita masih menunggu koreksi yang sifatnya konkret. Kita juga sedang menanti kabar dari Tim Reformasi Polri yang kini menjadi kontroversi, serta melihat apakah penindakan terhadap mafia minyak dan kasus hukum lainnya akan benar-benar dijalankan,” ujar Sudirman.

Oleh karena itu, Sudirman menyinggung pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan pada moral yang baik. Lewat cara itu Sudirman yakin negara dapat dibawa ke arah lebih baik. "Tentu ini perlu kepemimpinan moral," ujar Sudirman.

Sementara Shofwan Al Banna, akademisi Universitas Indonesia, menyinggung akar permasalahan Indonesia dengan menilai kebijakan luar negeri pemerintahan saat ini. Kebijakan tersebut memperlihatkan pola baru dibanding era sebelumnya.

“Dalam satu tahun pemerintahan, terlihat pola kebijakan luar negeri yang sedikit berbeda dibanding era Jokowi. Pemerintah saat ini juga menyadari pentingnya menyeimbangkan kepentingan politik domestik dan luar negeri,” ujarnya.

Namun, ia menyoroti bahwa kebijakan luar negeri harus dimulai dari dalam negeri sendiri. Jika tata kelola domestik berantakan, kehadiran dan pernyataan yang kuat di forum internasional tidak akan memiliki bobot yang memadai dan tidak menghasilkan dampak yang diharapkan.

“Foreign policy begins at home,” katanya, menekankan pentingnya membenahi kebijakan dalam negeri sebelum berbicara di forum internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika