Senin 20 Oct 2025 19:34 WIB

Setahun Pemerintahan Prabowo, Mahasiswa Semarang Tagih Realisasi Penciptaan Lapangan Kerja

Mahasiswa juga menuntut dilakukannya reformasi di tubuh Polri.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Teguh Firmansyah
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Senin (20/10/2025). Aksi tersebut digelar merespons peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Foto: Kamran Dikarma
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Senin (20/10/2025). Aksi tersebut digelar merespons peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Senin (20/10/2025). Aksi tersebut digelar merespons peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam aksinya, massa menagih realisasi janji-janji yang sempat disampaikan Prabowo-Gibran sebelum resmi menjabat presiden dam wakil presiden. Salah satu janji yang mereka sorot adalah soal penciptaan 19 juta lapangan kerja.

Baca Juga

"Pemerintah masih PHP (pemberi harapan palsu) soal 19 juta lapangan kerja. Ada tidak sekarang lapangan kerja itu? Tidak ada!" ujar orator dari atas mobil komando.

Menurut massa aksi, Prabowo dan Gibran hanya mengumbar janji-janji manis. Namun sebagian besar janji tersebut belum tampak realisasinya.

Selain itu, hal lain yang dituntut massa aksi adalah reformasi Polri. Mereka menyoroti sejumlah mahasiswa di Semarang yang ditangkap pada aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2025 lalu dan demonstrasi memprotes DPR RI sepanjang akhir Agustus 2025. Sebagian mahasiswa bahkan diproses hingga ke pengadilan.

"Kami melihat, aksi dan pergerakan mahasiswa, khususnya di Jawa Tengah, per hari ini, terbilang padam. Kalau dibilang takut, memang betul takut, karena pihak kepolisian memberi izin untuk memukul para massa mahasiswa yang sekiranya merugikan pemerintah," kata Menteri Sosial-Politik BEM Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Fakhrian Fawwazki ketika diwawancara awak media.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (@republikaonline)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement