REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum memutuskan sikapnya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut akan dimusyawarahkan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang akan digelar usai sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
"Nanti setidaknya akan ada Rapimnas yang membicarakan soal arah koalisi kita, tapi fokus kami saat ini adalah menyelesaikan soal di MK dulu ya tentang parliamentary threshold," ujar pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono usai bersilaturahim ke Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, Senin (29/4/2024).
Mardiono masih enggan menjawab soal kemungkinan berada di dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyampaikan, partai berlambang Ka'bah itu terlebih dahulu harus menggelar Rapimnas untuk memutuskan sikap.
"(Rapimnas) Secepatnya nanti, setelah mungkin begitu selesai di MK ya baru kita akan menggelar Rapimnas untuk merumuskan arah politik kami," ujar Mardiono.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan Prabowo Subianto ingin mengedepankan persatuan usai selesainya pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, tidak mudah untuk mengelola Indonesia yang sangat besar dan memiliki keberagaman.
"Tugas-tugas berat bangsa ini yang harus kita pikul bersama sudah ada di depan mata. Nah pemilu sebagai ajang kontestasi mungkin 99 persen sudah selesai dengan kemarin dinyatakannya oleh KPU bahwa Pak Prabowo sebagai pemenang dan Mas Gibran," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/3/2024).
Demi persatuan tersebut, ia juga menyebut Prabowo akan bersilaturahmi ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meskipun ia belum dapat mengonfirmasi waktu dan tempat pertemuan keduanya.
Ia pun tak membantah adanya partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju yang sudah berkomunikasi dengan Prabowo. Namun, sinyal yang paling besar untuk bergabung disebutnya adalah Partai Nasdem dan PPP. "Kalau sinyal, semua sinyal, tapi kalau yang sudah lumayan jelas, ya, dua itu (Partai Nasdem dan PPP)," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika