REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan perinci mengenai penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia di dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani cenderung membanggakan pengelolaan anggaran negara, termasuk APBN 2024 yang dianggap baik dan kompatibel. Hal itu mengindikasikan tidak adanya pengelolaan anggaran yang melenceng, kaitannya dengan kepentingan politik dalam Pilpres 2024.

Sri Mulyani menuturkan, ia senang mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan di forum MK. Kedatangannya di sidang sengketa pemilu tidak lain atas undangan dari hakim konstitusi yang mengumpulkan keterangan berbagai pihak untuk menemukan kebenaran mengenai dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam Pilpres 2024.

"Forum di MK yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong-royong anak bangsa, dimana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu," kata Sri Mulyani di ruang sidang MK, Jumat.

Dia menyebut, melalui belanja publik, termasuk subsidi, bantuan sosial (bansos), dan jaminan sosial, negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menciptakan kesejahteraan. Melampaui aneka perbedaan yang menjadi khittah bangsa, APBN diharapkan menjadi sarana bagi elemen bangsa untuk berpartisipasi.

Sri Mulyani menuturkan, kiranya melalui proses politik yang selama ini terbuka, transparan, dan akuntabel, APBN harus terus dijaga sebagai fondasi sekaligus modal politik. Menurut eks direktur Bank Dunia itu, beberapa negara bisa terjadi krisis akibat pengelolaan APBN tidak transparan.

"Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial, dan bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk. Alhamdulillah Indonesia mampu menjaga instrument APBN tetap secara kredibel dan sehat. Ini prestasi yang harus terus dijaga," ungkap Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, forum di MK mendorong diskusi yang sehat dan refleksi, di antaranya tentang tata kelola anggaran negara. Dia pun menyebut, sidang yang terbuka untuk umum itu juga merupakan bagian dari edukasi kehidupan publik dan politik.

"Seperti pepatah kuno mengatakan vis unita fortior, dengan kekuatan yang bersatu kita akan semakin kuat," ucap Sri Mulyani.

Sebanyak empat orang menteri Presiden RI Joko Widodo dihadirkan dalam sidang PHPU pada Jumat. Keempatnya yakni Menteri PMK Muhadjir Effendy, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Tri Rismaharini, dan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto.

Mereka diundang hakim konstitusi untuk menjelaskan perkara yang berkaitan dengan adanya dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam Pilpres 2024 yang dikaitkan dengan sikap cawe-cawe Presiden RI Joko Widodo untuk memenangkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Gibran merupakan cawapres dari Prabowo Subianto yang ditetapkan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024 versi KPU pada 20 Maret 2024. Dugaan kecurangan itu diantaranya mengenai penyalahgunaan anggaran negara, pengerahan kepala desa, dan pemberian bansos untuk memenangkan paslon 02 Prabowo-Gibran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika