REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah memberikan bansos berupa bantuan pangan kepada rakyat tahun 2023 dan 2024 karena adanya fenomena cuaca El Nino. Hal itu untuk menepis bansos diadakan terkait Pilpres 2024.
Airlangga menyampaikan keterangan itu dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/5/2024). Bansos menjadi topik bahasan karena pasangan capres-cawapres Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam gugatannya mendalilkan bahwa Presiden Jokowi menyalahgunakan bansos untuk kepentingan pemenangan Prabowo-Gibran.
Airlangga mengatakan, pemerintah menyalurkan bantuan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan terdampak fenomena El Nino dan gangguan rantai pasik pangan global. Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Pada 2023, sambung dia, pemerintah menyalurkan bantuan 10 kilogram beras kepada 21,3 juta penerima durasi Maret hingga Mei dan September hingga Desember. Penerimanya adalah masyarakat yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Program yang ditangani Kemensos ini realisasi anggarannya Rp 18,1 triliun.
Pada tahun yang sama, ada BLT El Nino senilai Rp 200 ribu/bulan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Program yang dikelola Kemensos ini realisasi anggarannya Rp 7,5 triliun.
Adapun tahun 2024, kata Airlangga, program bantuan beras 10 kilogram menyasar 22 juta keluarga selama enam bulan, mulai Januari hingga Juni. Data penerimanya mengacu ke Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola Kemenko PMK.
Penyaluran bantuan beras tahun 2023 dan 2024 tidak lagi diurus oleh Kemensos, melainkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). "Untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan Badan Pangan Nasional sesuai dengan UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional," kata Airlangga.
Ketua umum DPP Partai Golkar tersebut menjelaskan, BLT El Nino senilai Rp 200 ribu per bulan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2024. Durasi penyalurannya mulai April hingga Juni 2024.
Airlangga menyebut, pemerintah menyalurkan berbagai program perlindungan sosial (perlinsos), yang termasuk di dalamnya bansos, bertujuan untuk mendukung masyarakat menghadapi dan mempertahankan kehidupan dan penghidupan. Karena itu, program perlinsos terus berjalan secara reguler.
"Penetapan program pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan secara transparan, akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya," Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika