Kamis 28 Mar 2024 23:02 WIB

Jatim Berkomitmen Menuju 100 Persen Setop Buang Air Besar Sembarangan

Delapan kabupaten/kota di Jatim masih berstatus Buang Air Besar Sembarangan.

Ilustrasi. Petugas mengecek kloset yang akan diberikan kepada warga miskin.
Foto: FOTO ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng/2021
Ilustrasi. Petugas mengecek kloset yang akan diberikan kepada warga miskin.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyatakan berkomitmen menuju 100 persen warga Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di 2024.

 

Baca Juga

"Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, capaian SBS desa/kelurahan pada Desember 2023 lalu sudah mencapai 92,19 persen," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono usai menandatangani komitmen bersama menuju 100 persen SBS di tahun 2024 bersama delapan pemerintah kabupaten/kota di Surabaya, Kamis (28/3/2024).

 

Terdata sebanyak 664 desa/kelurahan di delapan kabupaten/kota wilayah Jatim yang anggota rumah tangganya masih buang air besar sembarangan.

 

"Oleh karena itu, hari ini kita meminta komitmen dari delapan kabupaten/kota yang masih membutuhkan percepatan agar segera 100 persen SBS," ujar Pj Gubernur Adhy.

 

Delapan kabupaten/kota di Jatim yang masih berstatus Buang Air Besar Sembarangan (BABS), yakni Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo.

 

Pemprov Jatim melalui program "Jatim Akses" dalam Nawa Bhakti Satya berkomitmen penuh menyediakan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. Sejalan dengan pilar ke- 6 Sustainable Development Goals (SDG’s) 2030, yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua.

 

"Beberapa program yang secara rutin telah dilaksanakan di antaranya perbaikan rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan kota kumuh perkotaan. Ke depan akan kita arahkan untuk memastikan masyarakat memiliki infrastruktur sanitasi," ucapnya.

 

Selain itu, Adhy menegaskan permasalahan ini tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastrukturnya semata. Namun, juga harus diikuti dengan perubahan perilaku masyarakat.

 

"Karena ada beberapa kejadian perilaku BABS dikarenakan kultur dan mindset. Sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergi termasuk dengan seluruh pemangku kepentingan guna percepatan SBS 100 persen," tuturnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement