REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menanggapi pasangan Ganjar-Mahfud yang kalah di semua provinsi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bahkan, Ganjar-Mahfud juga kalah di kandang PDIP, seperti Provinsi Jawa Tengah dan Bali.
Todung menilai, kekalahan Ganjar-Mahfud tak lepas dari banyaknya dugaan kecurangan Pilpres 2024. Beberapa di antaranya adalah politisasi bantuan sosial dan intervensi aparat negara.
Baca: Prabowo Kalahkan Anies di Jakarta, Berikut Perincian Angkanya
"Saya tidak pernah percaya kenapa Ganjar-Mahfud tidak pernah bisa menang di Bali, padahal itu stronghold-nya PDIP. Kenapa Ganjar kalah di Jateng? Kenapa Ganjar kalah di Sulawesi Utara? Unbelievable!" ujar Todung di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024) malam WIB.
Karena itu, Todung menganggap ada yang tidak beres dengan pelaksanaan Pemilu 2024. "Jadi buat saya, there is something wrong with the election. Ada yang salah dengan proses pemilihan umum," ucap eks duta besar RI untuk Norwegia dan Islandia tersebut.
Baca: Pemilih Bodoh: Di Antara Coblos Prabowo dan Dukung Rusia, Benarkah?
TPN Ganjar-Mahfud pun siap mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setidaknya mereka akan menghadirkan 30 saksi di MK.
Hal itu dilakukan untuk mengungkap kecurangan yang dilakukan kubu lawan. "Kita punya saksi, tapi banyak juga saksi yang ketakutan, tapi kan kita tentu nggak bisa mendapatkan semua saksi yang ada," ujar Todung.
Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi nasional yang dilakukan KPU RI, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan menjadi pemenang. Pasangan nomor urut 2 itu meraih 96.302.691 suara atau 58,63 persen.
Baca: AHY Bertemu Prabowo di Kemenhan Bahas Masalah Kebangsaan
Adapun pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar meraup 40.971.726 suara atau 24,94 persen. Sedangkan pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan 27.041.508 suara atau 16,46 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
