REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi menghargai tiga fraksi yang telah mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket. Namun jelasnya, hak angket bukanlah diusulkan lewat interupsi dalam rapat paripurna.

Hak angket haruslah diajukan secara resmi kepada pimpinan DPR. Adapun saat ini, Ketua DPR Puan Maharani masih berada di Perancis terkait acara parlemen.

"Kalau (hak angket) hanya sekadar diskusi di publik terus menjadi wacana, itu kan menjadi bunga-bunga demokrasi. Konkritnya ada nggak yang diajukan ke pimpinan," ujar Baidowi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.

"Sampai saat ini Bu Puan sebagai Ketua DPR masih di luar kota, terus fraksi-fraksi kita hormati masih di luar semua," sambungnya.

Fraksi PPP belum menggelar rapat untuk pengambilan keputusan pengusulan hak angket. Namun, pihaknya sudah melakukan kajian-kajian terkait hak tersebut. "PPP dalam posisi masih menginventarisir masih mengkaji masukan-masukan dari bawah," ujar Baidowi.

Di samping itu, PPP saat ini masih fokus dan memprioritaskan pengawalan suara Pemilu 2024. Sebab pihaknya menemukan, terdapat dugaan suara partai berlambang Ka'bah itu hilang di sejumlah daerah pemilihan.

"Tentu ketika menangani sebuah proses pemilu, itu kan harus satu kesatuan. Dan di DPR, pengawasan pada proses itu tidak hanya di angket," ujar Baidowi.

"Jadi sampai sekarang, Fraksi PPP sendiri masih fokus kepada rekapitulasi suara dan Insya Allah lah minggu depan sudah selesai," sambung Ketua DPP PPP itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika