REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Ray Rangkuti berpendapat agar ada pertemuan setidaknya empat fraksi partai politik (parpol) DPR RI untuk membahas pengajuan hak angket kecurangan Pemilu 2024. Hal itu agar dapat segera melanggengkan keberjalanan proses hak angket tanpa ada keraguan di masing-masing fraksi parpol.
Ray menilai pertemuan itu bisa meliputi empat partai yang kini cukup jelas arahnya dalam mendukung hak angket. Di antaranya PDIP, partai pengusung paslon 03 dalam Pilpres 2024 Ganjar Pranowo yang diketahui merupakan inisiator hak angket.
Kemudian Partai Koalisi Perubahan yang mengusung paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN' yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem.
"Supaya tidak maju mundur saya mendorong minimal empat parpol bertemu. Ya PDIP, PKB, PKS, Nasdem," kata Ray saat hadir dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) Fraksi Partai Nasdem DPR RI bertema 'Evaluasi dan Pengguliran Hak Angket Pemilu 2024' di Gedung DPR RI, Kamis (7/3/2024).
Ray menuturkan, pertemuan keempat parpol itu bisa saja merupakan pertemuan para sekretaris jenderal (sekjen) fraksi parpol, jika masing-masing ketua umum (ketum) sulit untuk bertemu.
"Kalau ketum sulit ketemu setidaknya di level sekjen. Pertemuan itu untuk komunikasi bahwa hak angket didorong bersama. Tidak ada partai yang maju sendiri atau mundur sendiri, kawal hak angket sampai paripurna, berikut penetapan hasilnya," tuturnya.
Menurut pengamatan Ray, sebenarnya alasan hingga saat ini belum ada satu gerakan yang konkrit dari partai-partai tersebut untuk mengajukan hak angket adalah adanya keraguan diantara mereka.
"Saya melihatnya fraksi-fraksi ini ragu-ragu karena khawatir nanti di tengah jalan ditinggal sendiri. Nasdem mau maju sendiri 'ah nanti yang lain ninggalin kita'. Mungkin cara berpikir PDIP begitu, 'nanti belum tentu Nasdem mau setia sampai akhir loh'. Oleh karena itu ketemu saja empat parpol ini dan buat pernyataan bersama yang menyatakan bahwa hak angket ini akan diusung oleh minimal empat fraksi, syukur-syukur lima fraksi tambah PPP (Partai Persatuan Pembangunan)," jelasnya.
Dengan adanya pertemuan partai-partai tersebut disertai hasil berupa komitmen untuk mengajukan hak angket, bisa dipastikan hak angket segera bergulir dan diproses. Dengan komitmen bersama, diharapkan partai-partai itu maju bersama dan tidak ada yang mundur hingga penetapan pengambilan keputusan hak angket.
Ray menambahkan, setidaknya butuh waktu sekitat empat bulan berjalannya proses hak angket tersebut. Sehingga jika pertemuan dilakukan bulan ini, lantas serius bergulir, kemungkinan penetapan keputusan hak angket bisa dihasilkan sekitar Juni atau Juli 2024.