Namun, saat ini data yang ada saat ini sudah melalui proses sinkronisasi yang panjang. Data itu sudah dipadankan dengan DTKS yang disahkan Kemensos sejak November-Desember 2023, dan dipadankan dengan data Regsosek.  "Saya kira data di DKI sudah cukup baik," kata dia.

Heru menilai, tidak ada penyetopan bantuan sosial biaya pendidikan untuk penerima yang sudah berjalan. Namun, untuk memperoleh KJMU terdapat sejumlah persyaratan. 

Ia mencontohkan, data di DKI Jakarta itu dapat di-link-kan dengan data lainnya, seperti data kendaraan, data rumah, data aset, dan lainnya. Semua data itu disebut terhubung satu sama lain.

Heru menegaskan, KJMU itu bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan kuliah. Namun, ketika data calon penerima tidak sesuai, maka Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikannya.

"Kalau data yang kita link-kan dengan data pajak, data kendaraan, dia memiliki kendaraan dan dia adalah orang yg mampu masa kita berikan bantuan? Padahal dana ini terbatas, kita bisa berikan bantuan kepada masyarakat yg tidak mampu yang memang layak secara data," kata dia.

Sebelumnya, tangkapan layar dari akun @unjsecret ramai dibicarakan. Akun itu membuat status minta tolong ke 'Abaah' julukan gubernur terdahulu Anies Baswedan.  "Abaah Hak KJMU kami dicabut sama PJ DKI dan sekarang Ribuan Mahasiswa di Indonesia terancam tidak bisa melanjutkan kuliahnya," tulis akun tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika