Dalam AD/ART Partai Golkar, terdapat tujuh syarat menjadi calon ketua umum. Pertama, aktif terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

Kedua, pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus di tingkat provinsi. Ketiga, pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai Golkar.

Keempat, memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT). Kelima, memiliki kapabilitas dan akseptabilitas. Keenam, tidak pernah terlibat Gerakan 30 S/PKI. Terakhir, bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai Golkar.

Diketahui, Partai Golkar terakhir menggelar Munas pada awal Desember 2019. Forum tertinggi partai berlambang pohon beringin itu memutuskan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024.

Artinya, Partai Golkar akan kembali menggelar Munas untuk memilih ketua umum pada Desember 2024. Jika merujuk pada waktu diselenggarakannya Munas penunjukkan Airlangga pada Desember 2019.

"Jadi kalau misalkan ada proses itu, semua bisa dibicarakan pada institusi tertinggi, pengambilan keputusan di mana itu Munas. Setelah Munas itu, di bawahnya setingkat itu adalah ada namanya rapim, rapim juga mengambil keputusan tertinggi di bawah Munas," ujar Idrus.

"Jadi ini semua ada (tahapannya)," sambung Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika