REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan peran aktifnya dalam menghadapi IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) pada 2025. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Antoni Arif Priadi menekankan pentingnya Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, untuk memastikan keamanan dan keselamatan kegiatan maritim.
Menurut dia, komitmen Indonesia terhadap prinsip dan konvensi yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) tidak berubah. Apalagi, Indonesia merupakan bagian anggota IMO.
"Indonesia mengakui peran kunci yang dimainkan oleh IMO dalam menetapkan standar global untuk keselamatan, keamanan, dan kinerja lingkungan pelayaran internasional,” kata Antoni dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Antoni pun mengapresiasi Indonesia yang kembali terpilih menjadi anggota kategori 'C' di Dewan IMO. "Hal ini menempatkan Indonesia dalam posisi untuk secara aktif berkontribusi dalam pembentukan kebijakan dan regulasi internasional yang mengatur industri maritim," ucapnya.
Pengalaman Indonesia dalam Voluntary IMO Member State Audit Scheme (VIMSAS) pada 2014 telah membentuk komitmen pemerintah terhadap keselamatan maritim. Antoni menjelaskan, pelajaran yang didapat bagi RI adalah mengarah peningkatan infrastruktur maritim dan kerangka regulasi nasional.
Menghadapi IMSAS 2025, Antoni menegaskan pentingnya persiapan Indonesia dalam menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap standar tertinggi keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim. "Kita harus mendekati IMSAS dengan pola pikir menyeluruh dan proaktif, memastikan bahwa administrasi maritim kita sepenuhnya mematuhi konvensi IMO," ujarnya.
Dia menjelaskan, persiapan melalui Mock Audit yang diadakan Ditjen Perhubungan Laut tidak hanya melibatkan peninjauan teliti sistem yang sudah ada, tetapi juga identifikasi dan implementasi perbaikan yang diperlukan. "Diharapkan kita semua dapat bekerja sama, berpartisipasi aktif, dan mengusung prinsip keterbukaan," ucap Antoni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika