Pada Senin (19/2/2024), Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui terdapat proses rekapitulasi penghitungan suara yang terganggu di tingkat kecamatan. Proses rekapitulasi di sejumlah kecamatan dihentikan sementara untuk memastikan data dalam Sirekap sesuai.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, proses rekapitulasi yang dihentikan itu hanya dilakukan di wilayah yang tayangan antara data sudah terunggah dan hasil suara tidak sinkron. Di wilayah kecamatan yang datanya sudah sinkron proses rekapitulasi tetap berjalan normal.
"Kalau data yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah singkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi kalau yang belum singkron, ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara," kata dia, Senin (19/2/2024).
Namun, ia memastikan proses rekapitulasi itu tidak pernah berhenti total. Namun, petugas tetap melakukan rekapitulasi sambil juga melakukan sinkronisasi data yang tidak sesuai.
"Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara, kemudian mengeluarkan formulir C hasil, yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemgitungan surat suara tingkat kecamatan," kata dia.
Hasyim mengatakan, data dalam Sirekap itu bukan berarti dijadikan dasar atau rujukan. Data itu hanya dijadikan pembading.
"Nah kalau tayangan dengan yang hasilnya belum sesuai kan kemudian bisa menbingungkan orang. Maka kemudian supaya menghindari problem di lapangan, terutama tingkat kecamatan, maka yang sudah sesuai lanjut pleno, lanjut rekap di kecamatan," kata Hasyim.
Ia memastikan, proses rekapitulasi itu tetap berjalan. Namun, ketika ada data dalam Sirekap yang tidak sesuai harus diperbaiki terlebih dahulu.
Hasyim menegaskan, hal yang dijadikan rujukan adalah rekapitulasi di tinkat kecamatan adalah formulir C. "Hasil produksi KPPS atau TPS dalam bentuk hardcopy yang disimpan dalam kotak suara dikeluarkan dan kemudian dibacakan dalam rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan," kata dia.
Adapun terkait gelombang desakan penghentian Sirekap, Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, Sirekap adalah sumber informasi publik yang disediakan oleh KPU dalam rangka pemenuhan rasa ingin tahu terhadap perolehan suara peserta pemilu. "Sirekap alat transparansi hasil pemilu, alat untuk mengontrol agar tidak terjadinya electoral manipulation," kata dia, Selasa (20/2/2024).
Karena itu, ia menilai, KPU memandang Sirekap memiliki peran strategis. Karena itu, saat ini pihaknya juga masih fokus melakukan akurasi ataupun sinkronisasi data dalam Sirekap dengan data autentik dalam foto formulir model C hasil.
"Saat ini Sirekap masih berfungsi untuk diakses oleh masyarakat," ujar Idham.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
