REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unpad meminta pemerintah pusat mengkaji ulang wacana tentang student loan atau pinjaman pelajar. Sebab program tersebut tidak berjalan efektif di beberapa negara yang mempraktekkan kebijakan tersebut.
Ketua BEM Unpad Mohamad Haikal Febriansyah wacana kebijakan student loan merupakan alternatif yang bisa ditawarkan. Namun, ia melihat di beberapa negara kebijakan tersebut tidak berjalan efektif.
"Kalau saya sempat baca di Amerika gak efektif banget justru banyak menimbulkan kredit macet," kata Haikal, Sabtu (3/2/2024).
Ia menuturkan kebijakan dan mekanisme program tersebut masih belum jelas. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah mengkaji terlebih dahulu kebijakan tersebut.
Sebab apabila tidak dikaji, Haikal mengatakan bisa jadi student loan hanya memindahkan persoalan ke masa depan. "Dikaji dulu, dipastikan mekanisme dengan jelas. Jangan justru memindahkan persoalan ke masa depan," kata dia.
Haikal menegaskan Unpad tidak boleh menjerat mahasiswa dengan kebijakan pinjaman online dan berbunga.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad) mengungkapkan sempat diajak kerjasama oleh lembaga pembiayaan atau pinjaman online (pinjol) Danacita. Namun, mereka menolak kerjasama tersebut sebab terdapat bunga dalam pinjaman yang ditawarkan.
"Sebelumnya di BEM Unpad ketika tahun lalu ada masuk tawaran dari pinjol dari kami menolak tawaran dikarenakan waktu itu kami menganggap dan sampai hari ini bunga bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah," ucap Ketua BEM Unpad Mohamad Haikal Febriansyah saat dihubungi, Kamis (1/2/2024).
Ia menuturkan, pinjol yang dimaksud yaitu Danacita. Mereka mengontak BEM Unpad dan menawarkan kerjasama program biaya kuliah bagi mahasiswa yang memiliki permasalahan keuangan.
"Kami tolak pinjaman online, jangan diterapkan ke mahasiswa. Kita ketahui bunga pinjaman online cukup besar 4-5 persen bagi kami tidak bijak," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika