REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Rusia menjadi negara pertama yang mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan sejak kelompok itu merebut kekuasaan pada 2021. Ironisnya, Taliban dahulu terbentuk untuk melawan invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada 1980-an.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan bahwa mereka telah menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Afghanistan yang baru diangkat Gul Hassan Hassan. Pengakuan resmi terhadap pemerintah Afghanistan akan mendorong “kerja sama bilateral yang produktif,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan dilansir Associated Press, Jumat.
Kementerian Luar Negeri Afghanistan menyebutnya sebagai langkah bersejarah, dan mengutip Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi yang menyambut baik keputusan tersebut sebagai contoh yang baik bagi negara lain.
“Keputusan berani ini akan menjadi contoh bagi orang lain,” kata Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi dalam video pertemuan pada hari Kamis dengan Dmitry Zhirnov, duta besar Rusia untuk Kabul, yang diposting di X. “Sekarang proses pengakuan telah dimulai, Rusia berada di depan semua orang.”
Taliban menguasai Afghanistan pada Agustus 2021 setelah penarikan pasukan AS dan NATO. Sejak saat itu, mereka mencari pengakuan internasional dan juga menerapkan penafsiran ketat terhadap hukum Islam.
Meskipun belum ada negara yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban hingga saat ini, kelompok tersebut telah melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan banyak negara dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara termasuk Tiongkok dan Uni Emirat Arab.
Namun, pemerintahan Taliban relatif terisolasi di panggung dunia, sebagian besar karena pembatasan terhadap perempuan. Meskipun Taliban pada awalnya menjanjikan pemerintahan yang lebih moderat dibandingkan pada masa pertama mereka berkuasa pada tahun 1996 hingga 2001, mereka mulai memberlakukan pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan segera setelah pengambilalihan kekuasaan pada tahun 2021.
Perempuan dilarang melakukan sebagian besar pekerjaan dan tempat umum, termasuk taman, pemandian, dan pusat kebugaran, sementara anak perempuan dilarang mengikuti pendidikan setelah kelas enam.
“Kami percaya bahwa tindakan pengakuan resmi terhadap pemerintah Imarah Islam Afghanistan akan memberikan dorongan bagi pengembangan kerja sama bilateral yang produktif antara negara kami di berbagai bidang,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya, Kamis.
Langkah ini kemungkinan akan diawasi dengan ketat oleh Washington, yang telah membekukan aset bank sentral Afghanistan senilai miliaran dolar dan memberlakukan sanksi terhadap beberapa pemimpin senior Taliban, yang berkontribusi pada terputusnya sebagian besar sektor perbankan Afghanistan dari sistem keuangan internasional.
Moskow, yang menyebut penarikan AS sebagai “kegagalan”, telah mengambil langkah-langkah untuk menormalisasi hubungan dengan otoritas Taliban sejak saat itu, dan melihat mereka sebagai mitra ekonomi potensial dan sekutu dalam memerangi terorisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika