REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 100 Sekolah Rakyat telah resmi beroperasi dam enam bulan pertama sejak dicetuskan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya ucapkan terima kasih kepada tim lintas kementerian yang berhasil merencanakan, mendirikan, dan mengoperasikan Sekolah Rakyat sampai hari ini. 100 sekolah, terus terang saja ini di luar harapan saya," kata Prabowo dalam pernyataan tertulis yang disiarkan Kemensos di Jakarta pada Sabtu (23/8/2025).
Ia menceritakan awal mula memberi gagasan Sekolah Rakyat pada Februari. Saat itu, para menteri menyanggupi Sekolah Rakyat dapat direalisasikan pada Juli 2025.
"Mereka laporan, saya bilang, sudahlah jangan dipaksakan. Saya mengerti bagaimana sulitnya merencanakan sesuatu yang baru," imbuhnya.
Ia menyebut tidak mudah bagi jajarannya mewujudkan Sekolah Rakyat, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, mencari gedung, menyeleksi guru, kepala sekolah hingga rekrutmen siswa.
Presiden Prabowo menuturkan saat itu para menteri masih optimistis Sekolah Rakyat dapat beroperasi pada Juli 2025. Padahal, ia berhitung realisasi sekolah baru dapat dibuka pada Juli 2026.
"Tapi, inilah Kabinet Merah Putih. Begitu dapat tugas, ya itu tadi, tidak ada hari Minggu, tidak ada hari libur, tidak ada jam kerja. Semua bekerja," katanya.
Ia melanjutkan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf akhirnya melapor 100 Sekolah Rakyat sudah siap beroperasi pada Juli 2025. Selanjutnya pada September 2025, Mensos menyebutkan angka tersebut juga akan bertambah, menjadi 165 sekolah.
Sekolah Rakyat dirancang untuk mengubah nasib rakyat yang belum kuat ekonominya. Tempat ini memberikan akses pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin serta memutus mata rantai kemiskinan.
Program sekolah berasrama ini juga menjadi miniatur pengentasan kemiskinan terpadu lantaran mengolaborasikan beragam program prioritas, seperti cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, jaminan kesehatan, Koperasi Desa Merah Putih, dan program 3 juta rumah.
Adapun 100 titik Sekolah Rakyat terdiri dari Aceh di 3 sekolah, Sumatera Utara 4 sekolah, Riau 3 sekolah, Kepulauan Riau 1 sekolah, Sumatera Barat 3 sekolah, Jambi 2 sekolah, Bengkulu 2 sekolah, Sumatera Selatan 3 sekolah, dan Daerah Khusus Jakarta 3 sekolah.
Lalu, titik lainnya juga tersebar di Jawa Barat 13 sekolah, Jawa Tengah 9 sekolah, DIY 2 sekolah, Jawa Timur 19 sekolah, Bali 1 sekolah, NTB 2 sekolah, NTT 1 sekolah, Kalimantan Tengah 1 sekolah, Kalimantan Selatan 2 sekolah, Kalimantan Timur 1 sekolah, Sulawesi Utara 2 sekolah, Sulawesi Tengah 2 sekolah, Sulawesi Selatan 8 sekolah, Sulawesi Barat 2 sekolah, dan Sulawesi Tenggara 1 sekolah.
Lebih lanjut, Sekolah Rakyat juga beroperasi di Maluku Utara 3 sekolah, Papua 3 sekolah, Lampung 1 sekolah, Banten 2 sekolah, dan Maluku 1 sekolah.
Pada tahun ajaran 2025/2026 Kemensos menargetkan 165 Sekolah Rakyat beroperasi dengan kapasitas 15.895 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik.

Sekolah Pengentas Kemiskinan
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar optimistis bahwa Sekolah Rakyat akan mampu mengentaskan tiga juta masyarakat miskin ekstrem.
"Sekolah Rakyat akan berdampak kepada tiga juta orang miskin yang akan tertangani dengan sungguh-sungguh," katanya.
Pasalnya, program Sekolah Rakyat yang tengah berjalan menyasar pada siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Muhaimin menuturkan pertambahan jumlah Sekolah Rakyat ke depan juga akan membawa dampak kepada 27 juta masyarakat miskin di Tanah Air.
Oleh karena itu, ia meminta para tenaga pengajar Sekolah Rakyat agar bersungguh-sungguh dalam mengajar para siswa secara akademis dan karakter.
"Ini modal amat sangat besar untuk investasi Indonesia berjangka waktu 15 hingga 20 tahun yang akan datang," ujar Cak Imin.
Sesuai Inpres 8/2025, Menko Muhaimin Iskandar diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengkoordinasikan 47 kementerian dan lembaga terkait untuk menyukseskan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat akan menjadi rumah pemberdayaan bagi anak-anak dari keluarga miskin demi menciptakan sumber daya manusia yang berdaya dan mandiri.