REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Kejaksaan Agung kini menjadi lembaga penegakan hukum yang menempati posisi teratas dalam mendapatkan kepercayaan publik. Fakta ini, menurut Burhan, cukup mengagetkan karena Kejagung biasanya mendapatkan angka kepercayaan publik di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Peradilan.
Saat ini 12 persen masyarakat sangat percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung, 66 persen cukup percaya dan 18 persen kurang percaya dan yang sangat tidak percaya hanya 2 persen.
"Sebelumnya, Kejagung ini menempati paling rendah trust publiknya. Belakangan terutama sejak 2-3 tahun terakhir, Kejagung mulai menyalip trust publik lembaga penegak hukum lain. Bisanya yang teratas itu kan KPK," kata Burhanuddin, Selasa (23/1/2024).
Burhanuddin menjelaskan survei ini dilaksanakan sejak 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Survei ini menggunakan 1.200 responden dengan tingkat margin of eror 2,9 persen.
Di bawah Kejagung adalah Polri. 12 persen publik sangat percaya dengan kinerja kepolisian. Yang cukup percaya 63 persen, kurang percaya 21 persen dan tidak percaya sama sekali 2 persen.
Kemudian di urutan tiga adalah Pengadilan atau Mahkamah Agung. Publik yang sangat percaya dengan MA adalah 10 persen, 65 persen cukup percaya, 19 persen kurang percaya dan 2 persen tidak percaya sama sekali.
Lembaga penegak hukum yang mendapatkan kepercayaan publik paling rendah adalah KPK. 9 persen publik yang masih sangat percaya dengan kinerja KPK, 63 persen cukup percaya, 24 persen kurang percaya, dan 3 persen tidak percaya sama sekali.
Burhanuddin menyebut KPK mulai mengalami penurunan kepercayaan publik sejak kepemimpinan Firli Bahuri. "Dulu pernah saya diminta presentasi oleh Pak Firli saat dia baru diangkat. Saat itu trust publik kepada KPK sudah turun," kata Burhanuddin, Selasa (23/1/2024).
Burhanuddin menyebut KPK menyadari betul bahwa kepercayaan publik adalah senjata utama bagi mereka untuk bekerja memberantas kasus rasuah di tanah air.
Burhanuddin menyebutkan pada kepemimpinan baru KPK di bawah Nawawi Pomolango, sudah mulai ada geliat untuk memperbaiki kepercayaan publik. Tapi sampai hari ini, kepercayaan publik terhadap KPK kata dia masih belum beranjak naik.
"Mungkin perlu waktu. Semoga pimpinan baru dapat mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK," ucap Burhanuddin.