Senin 15 Jan 2024 16:37 WIB

Moeldoko Bantah JK, Pastikan Jokowi Netral pada Pilpres 2024

KSP Moeldoko minta Mendagri tindak aparat tak netral di Kabupaten Batu Bara, Sumut.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Erik Purnama Putra
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat memberikan keterangan pers di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/1/2024).
Foto:

KSP Moeldoko memastikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) M Tito Karnavian akan menindak tegas pejabat daerah yang mengerahkan untuk memenangkan pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. "Iya Mendagri saya pikir akan tegas atas hal-hal seperti itu," kata Moeldoko di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin.

Terkait beredarnya rekaman suara yang diduga berisikan percakapan antara pejabat di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara untuk mendukung paslon tertentu, Moeldoko enggan menanggapinya. Menurut dia, hal itu masih sekadar isu yang belum bisa dibuktikan kebenarannya.

"Itu isu, atau bisa dibuktikan atau dan seterusnya. Persoalannya kita terburu menangkap isu untuk diberitakan," ujar Moeldoko.

Sebelumnya rekaman suara terkait pengerahan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka oleh pejabat di Kabupaten Batu Bara, beredar di media sosial. Rekaman tersebut diduga berisi percakapan antara dandim, penjabat (pj) bupati, kapolres, dan kajari Batu Bara.

Dalam rekaman tersebut, para pejabat itu menyebut agar memenangkan pasangan calon 02 menggunakan dana desa sebagai salah satu sumbernya. Berikut isi percakapan dalam rekaman yang diunggah di media sosial:

"Ya per kecamatan ya tambah-tambahlah, jadi untuk kepala desa ini langsung saja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama, tidak ada cerita lain, tak ada cerita apapun, menangkan 02 di desa masing-masing."

"Terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan pj supaya sebelum pilpres keluar, dengan catatan Rp 100 dikeluarkan dari situ. Dana dari desa itu, Rp 50 dikirim ke sana, untuk mereka pergunakan untuk penggunaan serangan,'' bunyi rekaman tersebut.

"Itu penggunaannya ada pj di situ, kapolres di situ, dandim di situ, kajari di situ. Penggunaan itu, penggunaan itu untuk pilpres operasionalnya, jadi yang Rp 50 tinggal di desa dan ini macam tahun lalu uda tahu senior-senior, tahun ini mudah mudahan tidak ada pemeriksaan terkait tahun 2024,"

"Karena itu uda komitmen tidak ada pemeriksaan, tetapi dengan catatan ya, kita harus komitmen juga, jangan nanti macam tahun kemarin, siram, katanya siram 10 masuk 40. Kalah juga, kalau macam desa awak bisalah."

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement