REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menegaskan, penyaluran program bantuan sosial yang dilakukan pemerintah tak berkaitan dengan proses Pemilu 2024. Program bansos ini merupakan program bantuan untuk masyarakat miskin yang pendanaannya bersumber dari APBN.
"Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat/keluarga miskin, yang pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama Pemerintah dengan DPR. Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," kata Ari kepada wartawan, Kamis (4/1/2024).
Menanggapi permintaan penundaan penyaluran bansos selama pemilu, Ari pun mengajak semua pihak untuk juga memikirkan kondisi masyarakat miskin di tengah situasi sulit saat ini. Sebab, berbagai harga kebutuhan pokok juga sempat mengalami kenaikan.
"Terkait permintaan untuk penundaan penyaluran bansos selama pemilu, kita juga harus memikirkan rakyat/keluarga miskin yang tengah menghadapi situasi yang sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok," kata dia.
Ari menyampaikan, tujuan utama penyaluran bansos yakni sebagai bantalan perlindungan sosial. Sehingga, masyarakat miskin mampu bertahan saat menghadapi kenaikan harga pangan akibat El Nino dan juga gangguan rantai pasok global.
Bansos, kata dia, merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan yakni dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
Selain menyalurkan bansos, pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Upaya ini dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan, baik dengan perbaikan infrastruktur pemukiman di desa, kawasan perdesaan dan perkotaan.
"Dengan strategi ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di tahun 2024," lanjutnya.
Ari juga menegaskan bahwa target sasaran bansos juga jelas, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari data-data by name by address. Pemerintah juga terus melakukan perbaikan kualitas implementasi dan pensasaran program untuk menekan exclusion error guna memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.
Penyaluran bansos juga melibatkan berbagai level pemerintahan, dari pusat sampai daerah, dan juga pemerintah desa. Selain itu, pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak.
"Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," kata Ari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
