REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich, pada Ahad (31/12/2023), menyerukan untuk mendorong "emigrasi sukarela" warga Palestina yang ada di Jalur Gaza. Pernyataan bernada mirip pembersihan etnis Pelestina dari Gaza juga disampaikan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir.
"Kita perlu mendorong imigrasi dari sana. Jika hanya ada 100.000-200.000 orang Arab di Jalur Gaza dan bukan dua juta orang, keseluruhan pembicaraan tentang hari setelah perang akan sangat berbeda," kata Smotrich kepada Radio Tentara Israel.
"Mereka ingin pergi. Mereka telah tinggal di ghetto selama 75 tahun dan membutuhkan bantuan," tambah Smotrich, pemimpin partai zionisme keagamaan sayap kanan.
Namun, Amerika Serikat (AS) yang adalah sekutu utama Israel, justru menolak pernyataan 'tidak bertanggung jawab' yang disampaikan Smotrich dan Ben Gvir. "AS menolak pernyataan Menteri Israel Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir yang menganjurkan pemindahan warga Palestina ke luar Gaza," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller pada Selasa (2/1/2024).
"Retorika ini menghasut dan tidak bertanggung jawab," kata Miller, menambahkan.
Lewat akun X-nya secara terpisah, Miller mengatakan bahwa, "Seharusnya tidak ada pemindahan massal rakyat Palestina dari Gaza."
Menurut Miller, AS telah memberitahu pemerintah Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bahwa pernyataan semacam itu tak mencerminkan kebijakan pemerintah Israel. Miller pun meminta kedua pejabat itu segera berhenti memberi pesan semacam itu.
"Kami dengan terang benderang, konsisten dan tegas menyatakan Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina," kata Miller.
Tapi dia menyatakan Hamas tidak boleh lagi berkuasa di Palestina dan Palestina harus berdiri tanpa ada kelompok teror yang mengancam Israel. “Itulah masa depan yang kami cari, demi kepentingan Israel dan Palestina, kawasan sekitarnya, dan dunia.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika