REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat menyelenggarakan webinar yang bertemakan "Transformasi Digital Pemerintahan dan Pelindungan Data dalam Upaya Menghadirkan Negara dalam Layanan Publik yang Optimal".
Erwin Dimas selaku Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas dan Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan, agenda transformasi digital menjadi poin penting dalam narasi RPJPN 2025-2045 serta RPJMN 2025-2029.
Selain itu, Pemerintah Indonesia kini tengah gencar melaksanakan digitalisasi birokrasi. Salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Erwin juga menjelaskan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak hanya memiliki tujuan dan fungsi melindungi data pribadi setiap orang, tetapi juga memberi kepastian hukum untuk pengendali data dalam pemanfaatan data pribadi utamanya untuk perumusan kebijakan dan layanan publik untuk masyarakat.
"Sejalan dengan hal tersebut, peran Satu Data Indonesia sebagai platform pertukaran data menjadi sangat krusial dan perlu memastikan aspek perlindungan data pribadi," kata Erwin dalam rilisnya, Senin (18/12/2023).
Dini Maghfirra selaku Chief Data and Governance Officer Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat menjelaskan, Satu Data Indonesia (SDI) sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghadirkan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi pusat serta daerah.
"Kehadiran SDI sangat penting meski menghadapi tantangan dalam upaya tata kelola data yang kompleks," kata Dini.
Sementara itu, Urszula McCormack sebagai Legal Advisor World Bank menambahkan pentingnya data governance yang efektif sebagai landasan utama bagi pemerintah dalam memanfaatkan data secara optimal sambil tetap menjaga privasi dan keamanan.
Selanjutnya ia menjelaskan berbagai aspek data governance, termasuk pembentukan kebijakan, standar, serta praktik terbaik dalam mengelola data pemerintah. "Data governance yang kuat bukan hanya tentang mengumpulkan data saja, tetapi juga tentang cara data tersebut dikelola, diakses, dan dilindungi," kata Urszula.
Kepala Unit Analisis Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kompol Mochamad Yunnus Saputra, memaparkan terkait transformasi digital yang pesat di Indonesia memunculkan berbagai perubahan paradigma, termasuk di dalamnya tantangan besar terkait penegakan hukum. Tidak hanya itu, perlu pelindungan data sebagai fondasi utama dalam upaya menghadirkan negara dalam layanan publik yang optimal.
"Kami di Bareskrim Polri menyadari bahwa dalam era digital ini, penggunaan data menjadi inti dari berbagai layanan publik. Oleh karena itu, menjaga keamanan dan integritas data merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan layanan publik yang terpercaya dan aman bagi masyarakat," ujar Yunnus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
