Rabu 13 Dec 2023 12:02 WIB

Retno: Dunia tak Boleh Menyerah Perjuangkan Gencatan Senjata di Gaza

Retno mengajak dunia menolak standar ganda yang diterapkan negara Barat.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan negara-negara di dunia tidak boleh menyerah untuk memperjuangkan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. (ilustrasi)
Foto: AP/Tatan Syuflana
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan negara-negara di dunia tidak boleh menyerah untuk memperjuangkan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan negara-negara di dunia tidak boleh menyerah untuk memperjuangkan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. Pernyataan itu disampaikan Retno dalam Ministerial High-Level Event mengenai situasi HAM di Palestina yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Selasa (12/12/2023), guna menanggapi kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk menyepakati resolusi gencatan senjata yang seharusnya dapat menyelamatkan banyak nyawa warga Gaza.

“Saya tegaskan bahwa kita tidak boleh menyerah, kita harus terus memperjuangkan perdamaian dan mendesak gencatan senjata,” kata Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara daring dari Jenewa pada Rabu (12/12/2023).

Baca Juga

Selain mendesak gencatan senjata segera dan permanen, Retno juga mengajak dunia untuk menolak standar ganda yang diterapkan oleh negara-negara Barat dalam isu Israel-Palestina. Dalam hal ini, negara-negara Barat pendukung Israel dinilai sangat vokal menyuarakan penegakan HAM, tetapi seperti sengaja menutup mata dan telinga terhadap pelanggaran HAM yang jelas-jelas dilakukan Israel di Gaza.

“Indonesia menolak penerapan HAM yang tidak konsisten,” ujar Retno, menegaskan.

Dia kembali menekankan konflik yang saat ini berlangsung di Gaza adalah pelanggaran berat HAM, dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan untuk membela diri, seperti yang selalu dinarasikan oleh Israel. “Oleh karena itu, harus dikutuk sekeras-kerasnya,” kata Retno.

Lebih lanjut, Indonesia juga mendukung mekanisme akuntabilitas, terrmasuk yang sudah mulai berjalan melalui Independent International Commission of Inquiry yang dibentuk oleh Dewan HAM PBB mendokumentasikan pelanggaran dan menghimpun bukti-bukti terkait.

“Saya juga mendorong agar Komisi Independen tersebut diberikan akses seluas-luasnya sehingga dapat melaksanakan mandatnya dengan baik,” kata Retno.

Dia pun menyampaikan bahwa Indonesia akan akan berpartisipasi dalam persidangan Advisory Opinion mengenai Palestina di Mahkamah Internasional. “Ini adalah bukti konkret dukungan kita, dan Indonesia akan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini,” kata Retno menambahkan.

Selain menlu RI, menlu dari Arab Saudi, Iran, Tunisia, Palestina, Bahrain, serta wakil menlu Turki juga turut berpartisipasi dalam Ministerial High-Level Event mengenai situasi HAM di Palestina.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement