REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, kualitas kepemimpinan terlihat dalam forum debat calon presiden (capres) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia pun menuding capres Prabowo Subianto, yang kesulitan ketika ditanya soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu.
"Kualitas kepemimpinan dari karakter pemimpin, dari moralitas yang baik, itu otomatis akan mendorong jawaban-jawaban yang sesuai dengan kehendak rakyat. Misalnya tadi Pak Prabowo, kan kesulitan ketika ditanya terkait persoalan penculikan," ujar Hasto di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam WIB.
"Padahal rakyat tahu bagaimana beliau membentuk Tim Mawar saat itu. Sehingga menampilkan sesuatu yang tidak berasal dari dirinya, maka kesulitan," kata Hasto melanjutkan.
Hal tersebut tentu berbeda dengan capres Ganjar Pranowo, yang memiliki komitmen dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Apalagi, sambung dia, Mahfud MD sebagai menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) sudah melakukan hal tersebut.
"Pak Ganjar berjanji bahwa ke depan nggak ada lagi persoalan terkait dengan HAM, tidak ada lagi kekerasan, rakyat menjadi korban di Papua. Itu menjadi komitmen karena satunya kata dan perbuatan," ujar Hasto.
Dalam forum debat tersebut, Ganjar bersama Mahfud menawarkan keadilan bagi rakyat, setelah mendengarkan berbagai keluhan. Di mana kepemimpinan mereka akan merealisasikan digitalisasi untuk peningkatan pelayanan publik di masa depan.
"Dalam tema-tema yang lain kami juga meyakini karena sudah teruji, sudah digembleng. Pak Ganjar ini dan Prof Mahfud yang berasal dari kalangan rakyat biasa akan mampu menjawab dengan baik," ujar Hasto.
Dalam forum debat yang digelar KPU, Ganjar mencecar Prabowo soal kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Prabowo menganggap pertanyaan semacam itu tendensius kepadanya.
Ganjar mulanya mengungkap ada sejumlah rekomendasi soal kasus pelanggaran HAM pada 2009 di antaranya membentuk pengadilan HAM adhoc dan menemukan 13 korban penghilangan paksa pada era Orde Baru.
"Kalau Bapak di situ (di rapat tahun 2009) apakah akan bentuk pengadilan HAM? Kedua apa Bapak bisa membantu menemukan di mana yang kuburannya hilang agar keluarga bisa berziarah?" tanya Ganjar kepada Prabowo.
Atas pertanyaan itu, Prabowo bereaksi dengan balik menyindir Ganjar. Prabowo menganggap pertanyaan Ganjar sarat dengan tendensi politik terhadapnya.
"Saya tegas tegakkan HAM. Masalah yang bapak tanyakan agak tendensius kenapa ditanya ke saya? Itu tendensius. Wakil bapak (Menko Polhukam Mahfud) yang urus ini selama ini, kalau mau ada pengadilan HAM nggak adalah masalah," ujar Prabowo.
Prabowo merasa pertanyaan semacam itu bernada menyerangnya. Prabowo merasa sudah biasa ditanyai mengenai hal tersebut saban tahun. "Saya ditanya terus tiap lima tahun. Kalau polling saya naik ditanya lagi," ujar Prabowo.
Harap debat lebih seru...
Ikuti Whatsapp Channel Republika
