REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, mitigasi dan inventarisasi titik-titik kerawanan bencana menjadi strategi yang diterapkan Pemprov Jatim dalam pengelolaan bencana hidrometeorologi seperti banjir. Pemprov Jatim juga diakuinya telah menempatkan indeks risiko bencana sebagai indeks kinerja utama gubernur dan wakil gubernur.
"Sehingga perlunya kolaborasi seluruh pihak dalam proses penanganan bencana mulai dari tahapan perencanaan, penanganan atau penanggulangan, maupun pascapenanggulangannya," kata Emil, Jumat (8/12/2023).
Emil menekankan, mengurangi risiko bencana adalah tugas semua perangkat daerah, karena ini melibatkan multi sektor. Artinya, kata dia, penanggulangan bencana bukan hanya urusan BPBD atau Dinas PU dan Sumber Daya Air.
"Tapi juga ada peran dari pertanian, ada peran dari pemberdayaan masyarakat, dari pendidikan, dan dari kesehatan. Semua punya peran untuk mengurangi kerawanan kita terhadap bencana," ujarnya.
Emil melanjutkan, yang tidak kalah penting lagi adalah aksi lapangan sebagai perwujudan dari kesiapsiagaan bencana sebelum bencana itu terjadi. Artinya, kata dia, sebelum bencana terjadi, segalanya sudah bisa dipersiapkan dengan baik dan matang, terutama peralatan.
"Pada saat musim kering dipikirkan risiko banjir, pada saat lagi hujan pikirkan risiko kekeringan. Itu cara kerja kita yang dilakukan di Jawa Timur. Intinya sekali lagi menangani banjir itu kombinasi antara sistem solution," ucapnya.
Emil kembaki berpesan kepada seluruh masyarakat, penanggulangan suatu bencana adalah tanggung jawab bersama-sama. Maka dari itu, diperlukan juga kedisiplinan dan tanggung jawab bersama dalam pencegahan bencana, termasuk masyarakat.
"Oleh karenanya saya berharap masyarakat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan bencana dengan berperilaku dengan baik juga dalam konteks tidak membuang sampah di sungai, tidak menebang pohon secara sembarangan, dan lain sebagainya," kata Emil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
