REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly, menanggapi singkat pernyataan Ganjar Pranowo yang memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia hanya menjawab, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sudah bekerja sebaik mungkin selama dua periode pemerintahan Jokowi.

"Saya kan Menkumham, kami melakukan yang terbaik. Kalau penegakan hukum kan, yang kalau pelaksanaanya ada di institusi lain," singkat Yasonna yang juga adalah Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Diketahui, Ganjar bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bersilaturahim ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK). Dalam pertemuan sekira satu setengah jam itu, mereka membicarakan kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini.

Sebelum pertemuan itu, Ganjar memberi nilai 5 dari skala 1 sampai 10 pada sektor penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nilai tersebut diberikannya usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimal capres-cawapres.

"Soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara. Soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus," ujar Ganjar di kediaman JK, Jakarta, Ahad (19/11/2023).

Usai pertemuannya dengan JK, ia mendapatkan pelajaran berharga tentang pengalamannya sepuluh tahun memimpin Indonesia.

"Kami diskusi panjang dengan negara ini, saya belajar betul, mudah-mudahan kita bisa menjaga sehingga pemilunya lancar. Masyarakat bisa usaha dengan baik, masyarakat yang di bawah bisa merasakan hasil pembangunan," ujar Ganjar.

"Tentu dengan kejadian terakhir, angka (penegakan hukum) itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turunlah skornya," sambungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika