Rabu 22 Nov 2023 07:31 WIB

Puan: Hukum Jangan Tebang Pilih

Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta hukum jangan tebang pilih.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bilal Ramadhan
Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta hukum jangan tebang pilih.
Foto: Republika/ Nawir Arsyad Akbar
Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta hukum jangan tebang pilih.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, Ganjar Pranowo tentu memiliki data dan penilaian tersendiri ihwal penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk dalam memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum saat ini.

"Saya sampaikan kembali lagi adalah bagaimana kemudian dalam pelaksanaan penegakan hukum sekarang, ke depan, dan yang akan datang itu memang bisa berjalan dengan baik, jujur, adil. Kemudian tidak ada tebang pilih, itu yang bisa saya sampaikan," ujar Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Baca Juga

Penilaian Ganjar soal penegakan hukum di Indonesia juga tak perlu dianggap sebagai pernyataan yang digunakan untuk mendapatkan efek elektoral. Jelasnya, PDIP sejak awal memang selalu menerapkan otokritik jika ada kebijakan yang dirasa kurang tepat.

"Jangan kemudian kita berpikir yang macam-macam lah, kita berpikir kita tuh punya pikiran karena ini dalam menjelang pesta demokrasi atau pemilu, jadi ada pemikiran macam-macam. Otokritik atau kemudian evaluasi tentu saja harus selalu dilakukan untuk Indonesia," ujar Puan.

Diketahui, Ganjar bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bersilaturahim ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK). Dalam pertemuan sekira satu setengah jam itu, mereka membicarakan kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini.

Sebelum pertemuan itu, Ganjar memberi nilai 5 dari skala 1 sampai 10 pada sektor penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nilai tersebut diberikannya usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimal capres-cawapres.

"Soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara. Soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus," ujar Ganjar di kediaman JK, Jakarta, Ahad (19/11/2023).

Usai pertemuannya dengan JK, ia mendapatkan pelajaran berharga tentang pengalamannya sepuluh tahun memimpin Indonesia.

"Kami diskusi panjang dengan negara ini, saya belajar betul, mudah-mudahan kita bisa menjaga sehingga pemilunya lancar. Masyarakat bisa usaha dengan baik, masyarakat yang di bawah bisa merasakan hasil pembangunan," ujar Ganjar.

"Tentu dengan kejadian terakhir, angka (penegakan hukum) itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turunlah skornya," sambungnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement