Senin 20 Nov 2023 00:05 WIB

Alasan Ganjar Beri Nilai 5 Kondisi Penegakan Hukum di Era Jokowi

Ganjar bertemu dengan JK bahas soal penegakan hukum.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Teguh Firmansyah
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) usai menerima kunjungan dari Ganjar Pranowo dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, di kediamannya, Jakarta, Ahad (19/11/2023).
Foto: Republika/ Nawir Arsyad Akbar
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) usai menerima kunjungan dari Ganjar Pranowo dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, di kediamannya, Jakarta, Ahad (19/11/2023).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Calon presiden (capres), Ganjar Pranowo bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bersilaturahim ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK). Dalam pertemuan sekira satu setengah jam itu, mereka membicarakan kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini.

Sebelum pertemuan itu, Ganjar memberi nilai 5 dari skala 1 sampai 10 pada sektor penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nilai tersebut diberikannya usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimal capres-cawapres.

"Soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara. Soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus," ujar Ganjar di kediaman JK, Jakarta, Ahad (19/11/2023).

Usai pertemuannya dengan JK, ia mendapatkan pelajaran berharga tentang pengalamannya sepuluh tahun memimpin Indonesia. 

 

"Kami diskusi panjang dengan negara ini, saya belajar betul, mudah-mudahan kita bisa menjaga sehingga pemilunya lancar. Masyarakat bisa usaha dengan baik, masyarakat yang di bawah bisa merasakan hasil pembangunan," ujar Ganjar.

"Tentu dengan kejadian terakhir, angka (penegakan hukum) itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turunlah skornya," katanya melanjutkan. 

JK telah mengingatkan Jokowi untuk adil dan netral pada Pemilu 2024. Sebab, dua hal tersebut penting dalam mewujudkan cita-cita Jokowi, yakni Indonesia Emas 2045.

"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045, seperti diinginkan Pak Jokowi," ujar JK.

"Tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak. Maka bangsa ini akan mengalami masalah." 

Ia juga mengingatkan aparat pemerintahan untuk tak mengintervensi Pemilu 2024. Secara khusus ia menitipkan pesan tersebut kepada TNI, Polri, dan intrumen negara lainnya.

"Kenapa kita kemukakan netralitas? karena sumpah, ingat ya semua pejabat sumpah semua aparat selalu berbunyi akan taat kepada undang-undang dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya," ujar JK.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement