REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Anggota Dewan Perwalian Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyoroti program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak-anak yang mengalami gizi kurang atau stunting yang sedang dilakukan pemerintah kota. Menu yang diberikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) tersebut dinilai tidak memenuhi standar gizi.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari mengatakan telah menerima aduan dari kader-kader Posyandu terkait pembagian makanan tambahan untuk anak dengan gizi kurang. Dari keluhan kader, diketahui bahwa anak-anak diberi nasi Sop hingga otak-otak.
"Saat saya datang ke acara Posyandu, kader-kader Posyandu mengeluh soal makanan tambahan tersebut," jelas Yeti Wulandari di Gedung DPRD Kota Depok.
Menurut Yeti, dari informasi para kader Posyandu, menu makanan tambahan hari pertama hanya berisi nasi dan sayur sop. "Hari kedua saat saya datang ke Posyandu, menu yang disiapkan hanya dua bungkus otak-otak," katanya.
Dia menilai menu yang diberikan oleh Pemkot Depok tersebut tidak sesuai dengan besaran anggaran yang dialokasikan yaitu Rp 18.000 per orang. Dengan dana yang disiapkan, pemerintah harusnya bisa memberikan menu yang lebih baik bagi anak dengan gizi kurang.
"Dengan anggaran seperti itu, seharusnya bisa diberikan menu yang lebih baik. Makanan tambahan itu tidak harus karbohidrat, tetapi bisa berupa telur atau susu," ujarnya.
Yeti bahkan menyebut para kader Posyandu malu untuk membagikan makanan tambahan kepada keluarga dengan anak stunting karena kondisi ini. Hal tersebut lantaran menu yang diberikan justru bukan makanan yang mampu menunjang kebutuhan gizi anak.
"Ini yang menjadi keluhan para kader Posyandu. Apalagi mereka setiap hari keliling untuk membagikan makanan tambahan ini," ujarnya.
Dia kemudian meminta Dinas Kesehatan Kota Depok untuk mengevaluasi dan mengawasi program pembagian makanan tambahan ini. Sehingga PMT bisa dilakukan dengan cara yang tepat dan memberikan dampak yang diinginkan.
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini bahkan menuding program ini hanya untuk memenuhi target menghabiskan dana dari anggaran tambahan dalam APBD Kota Depok. "Program ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban tetapi harus tepat sasaran sehingga dapat menurunkan angka stunting di Kota Depok," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
