Ahad 12 Nov 2023 12:40 WIB

Ketum Muhammadiyah: Liberalisasi Politik Indonesia Sudah Lampaui Batas

Pasca-reformasi Indonesia mengalami kehidupan politik, ekonomi, budaya yang liberal.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Agus raharjo
Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir
Foto: Republika
Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, melihat, ada kegelisahan tentang politik Indonesia yang semakin liberal. Liberalisasi itu sudah melampaui batas dan berdampak ke sektor-sektor kehidupan lain.

Ia menuturkan, PP Muhammadiyah sendiri era kepemimpinan Din Syamsuddin sudah mengumpulkan intelektualnya untuk berhimpun menyusun dua buku. Ada revitalisasi visi karakter bangsa dan rekonstruksi kehidupan kebangsaan.

Baca Juga

Kesimpulannya, Indonesia setelah reformasi memang mengalami kehidupan politik, ekonomi, budaya bahkan keagamaan yang liberal. Liberalisasi itu sudah sedemikian agresif, melampaui takaran konstitusi dan Pancasila.

"Artinya, sudah melampaui batasnya. Maka, perlu pemikiran-pemikiran yang kami tawarkan yakni rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang punya arti, yang arti itu dasarnya pada konstitusi, pada Pancasila sebagai nilai," kata Haedar saat orasi ilmiah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

Termasuk, pada etik dan moral dalam luhur bangsa. Beberapa kegelisahan tentang politik ada politisasi atas konstitusi, politik yang nir etika, politik yang serbatransaksi, politik yang oligarki dan lain-lain.

Maka itu, ia menekankan, sudah saatnya kita merefleksi diri. Melakukan rekonstruksi dan pilihan rekonstruksi menjadi moderat karena yang paling mungkin ditempuh sebab di satu sisi kita tidak bisa mundur ke reformasi.

Di sisi lain, kita tidak bisa kembali ke UUD 45, jika ada kepentingan politik tersembunyi yang merusak kehidupan tatanan berbangsa/bernegara. Karena itu, rekonstruksi kehidupan kebangsaan paling mungkin dilakukan.

Sayang, mungkin sekarang kita tidak bisa berpikir substantif. Tapi, ia menekankan, justru ketika kita sedang mau berkontestasi dalam pemilu, terutama lewat pilpres, jadi momentum bagi kita membuka ruang dialog.

"Dalam sistem yang berbasis konstitusi, Pancasila dan nilai luhur bangsa secara autentik, jujur, keterbukaan dan tanpa politisasi. Maka itu, PP Muhammadiyah membuka salah satu opsi bagi capres-cawapres untuk dialog," ujar Haedar.

Digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Haedar mengajak capres-cawapres mampu mendialogkan hal-hal yang fundamental dan rekonstruksi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement