Senin 06 Nov 2023 13:16 WIB

Mendagri Ancam Copot Pj Kepala Daerah tak Mampu Kendalikan Inflasi Berturut-turut

Mendagri meminta daerah galakkan gerakan tanam cabai.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agus raharjo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Foto: Dok Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah definitif maupun penugasan atau penjabat (Pj) untuk melakukan pengendalian inflasi di daerah. Tito menekankan konsekuensi serius bagi Pj kepala daerah maupun kepala daerah definitif yang tidak mampu melakukan pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing.

"Prinsip saya sudah saya sampaikan kalau untuk Pj (kepala daerah) tiga kali berturut-turut ya kita ganti, kalau definitif kita naikkan terus ke media," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Senin (6/11/2023).

Baca Juga

Tito menyampaikan, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Oktober 2023 sebesar 2,56 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan September 2,28 persen. Untuk kategori wilayah, ada 69 kota yang mengalami inflasi di pekan lalu, 21 kota alami penurunan atau deflasi.

Karena itu, Tito meminta atensi sejumlah kota mulai dari wilayah Sumatra yakni Palembang, Jambi, Metro Lampung, Batam, Meulaboh. Untuk di Jawa ada Sumenep, Kudus, Surabaya, Tegal, dan Malang. Kalimantan ada Palangkaraya, Tanjung Selor, Kota Baru.

 

Untuk Sulawesi ada Gorontalo, Manado, Kotamobagu, Makassar, Pare-Pare. Di Bali Nusa Tenggara yakni Kupang, Singaraja, Mataram, dan Maumere. Lalu untuk wilayah Papua dan sekitarnya ada Sorong, Ternate, Ambon, Merauke, dan Manokwari.

Menurutnya, penyumbang inflasi diantaranya harga beras dan harga cabai. "Untuk beras kita terus bekerja dalam negeri untuk memproduksi disamping impor untuk stoknya cukup dan kemudian didistribusikan. Oleh karena itu seluruh kepala daerah tolong koordinasi dengan Bulog kalau ada stoknya jangan disimpan tapi didistribusikan karena beberapa temuan disimpan, tidak terdistribusi akibatnya langka akan naik," ujarnya.

Sedangkan untuk mengatasi harga cabai, mantan kapolri ini mendorong daerah menggalakkan gerakan tanam cabai di wilayahnya masing-masing. Hal ini agar setiap daerah mampu memenuhi kebutuhan cabainya sendiri.

"Cabai murah meriah sebetulnya, tinggal mau atau nggak, beberapa daerah saya apresiasi kegiatan tanam cabai di kota-kota misalnya Makassar sampai di lorong-lorong. Panen ratusan hektare yang kemudian bisa dijual di Sulsel. Padahal Indonesia negara yang tropis bisa nanam tiga bulan, kalau kekurangan jawabannya satu kepala daerah nggak mau atau nggak peduli," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement