REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat (Ririe) mengingatkan pentingnya nilai toleransi untuk terus ditumbuhkan pada generasi penerus Bangsa Indonesia. Menurutnya, kebhinekaan Indonesia membutuhkan tata kelola yang berkelanjutan.
"Kita semua menyadari bahwa perbedaan yang kita miliki ini memerlukan tata kelola yang berkelanjutan," kata Ririe dalam keterangan, Rabu (1/11/2023).
Ririe menambahkan, sebelum terbentuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sudah ada kesadaran terkait perbedaan yang tumbuh dan menjadi satu-kesatuan mencapai kemerdekaan. Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini mengatakan, sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat Indonesia memiliki konsensus kebangsaan (empat pilar) yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
Namun, legislator dari Dapil II Jawa Tengah ini menilai, perkembangan dunia menciptakan tantangan baru pada keragaman Indonesia. Ia mencatat, berdasarkan data Setara Institute, rerata Indeks Kota Toleran (IKT) nasional pada 2022 mencapai nilai 5,03. Angka ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan 2021 yang mendapat nilai 5,24.
"Hal itu menunjukkan kondisi toleransi di Indonesia masih stagnan dan belum mencapai nilai yang signifikan," tegas dia.
Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Prof Komaruddin Hidayat mengungkapkan sejatinya DNA Bangsa Indonesia itu pluralisme dan religius. Menurutnya, di dalam masyarakat yang beragam, tidak ada konsep yang lebih tepat dari sistem demokrasi.
Di tengah sistem demokrasi, menurut dia, keberadaan partai politik adalah sebuah keniscayaan dan sangat vital. Karena partai politik, ujar Komaruddin, merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk menjaring putra-putri terbaik bangsa.
Namun sangat disayangkan, tambah dia, cita-cita partai politik saat ini sangat rendah yang menjadikan biaya politik menjadi sangat mahal sehingga putra-putri terbaik tidak bisa masuk politik. Diakui Komaruddin, bangsa ini belum berhasil membangun state, tetapi sudah masuk ke praktik liberal di segala bidang. Akibatnya, tegas dia, yang berkuasa saat ini adalah uang.
Aktivis Jaringan Gusdurian, Inayah Wulandari Wahid mengungkapkan proses mewujudkan sikap toleransi di negeri ini belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Dalam satu survei, ujar Inayah, bahkan terungkap meski 70 persen responden percaya toleransi masih ada di Indonesia, tetapi ketika ada perbedaan di antara mereka disikapi dengan cara-cara yang tidak mencerminkan toleransi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika