REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengingatkan agar tragedi meninggalnya ratusan petugas penyelenggara Pemilu 2019 karena kelelahan tidak terulang di Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Wapres saat menanggapi upaya pemerintah dalam mencegah kasus sakit dan wafatnya petugas Pemilu 2019 lalu.
Jumlah petugas penyelenggara pemilu sebanyak 894 orang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. "Pengalaman 2019 itu tidak boleh terulang sehingga banyak korban (meninggal) terutama karena kelelahan, disamping penyakit bawaan," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangannya di sela kunjungan kerja ke Cibitung, Jawa Barat, Rabu (1/11/2023).
Maruf Amin menilai evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 harus dapat menjadi rujukan bagi penyenggara Pemilu 2024 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terulang kembali. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menyusun langkah-langkah preventif menghindari kasus kelelahan terlebih bagi petugas Pemilu di tahun 2024.
“Karena itu sekarang sudah dipetakan bagaimana mereka itu supaya tidak mengalami hal itu (sakit dan meninggal),” ujar Wapres.
Di sisi lain, Pemerintah juga saat ini berfokus pada antisipasi potensi kerawanan keamanan dan ketertiban Pemilu 2024. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, saat ini jajarannya yang berada di setiap wilayah sedang melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan di daerah.
“Kriteria kerawanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Badan Intelijen Negara (BIN) tentunya kita perhatikan, namun kita kembalikan kepada wilayah masing-masing untuk memetakan dan mengidentifikasi berdasarkan data yang ada ditambahkan dengan data terbaru,” ujarnya.
Kapolri juga menambahkan, bagi wilayah yang dikategorikan rawan, pihaknya akan meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk turut mengawal jalannya Pemilu. Termasuk untuk di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
“Tentunya terhadap wilayah rawan ini, kami memiliki kerja sama dengan TNI untuk bersama-sama menjaga wilayah potensial rawan tersebut, khususnya juga wilayah DOB baru yang menjadi perhatian khusus dan harus bisa terselenggara Pilkada nanti sehingga pemerintahan baru di empat DOB nanti bisa terbentuk,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika