REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan Akibat Dampak El Nino di Wilayah Provinsi Kalteng. Rakor yang berlangsung secara hybrid tersebut, dipusatkan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (3/10/2023).
Dalam arahannya Gubernur mengatakan bencana karhutla saat ini hampir menyelimuti sebagian besar wilayah Provinsi Kalteng, yang meluas mulai 24 September 2023. "Seperti yang kita tahu, tahun 2023 ini terjadi el nino moderat, lebih tinggi dibanding yang terjadi tahun 2019 yaitu el nino lemah. Meski belum bisa terhindar dari kabut asap, tetapi penanganan karhutla tahun 2023 relatif lebih terkendali dibandingkan tahun 2019, baik dari luasan karhutla maupun jumlah kejadian karhutla," ujar Gubernur.
Gubernur menyatakan, lima daerah yang telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kota Palangka Raya.
"Saya minta kepada Bupati, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota didukung Forkopimda dan semua elemen di kabupaten/kota, agar memperkuat sinergi dan serius melakukan upaya penanggulangan karhutla. Seluruh Bupati, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota yang daerahnya terjadi karhutla masif, tidak boleh meninggalkan wilayahnya sampai karhutla benar-benar terkendali," katanya dalam siaran pers.
Gubernur juga mengungkapkan inflasi di Provinsi Kalteng saat ini masih terkendali berkat kerja sama semua pihak. Pada bulan September 2023, angka inflasi dari tahun ke tahun Kalimantan Tengah sebesar 1,88 persen, lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 2,28 persen.
Kemudian dari bulan ke bulan Kalimantan Tengah sebesar 0,11 persen, juga lebih rendah dari angka nasional yaitu 0,18 persen. Kemudian, angka inflasi tahun kalender sebesar 1,52 persen, di bawah nasional yang di angka 1,63 persen," bebernya.
Meskipun begitu, orang nomor satu di Kalteng itu mengingatkan agar tidak lengah dan tetap fokus dalam upaya-upaya pengendalian inflasi. "Mayoritas komoditas penyumbang inflasi berhubungan dengan ketahanan pangan. Oleh karena itu, untuk menyangga inflasi agar terus terkendali, sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah, bukan hanya langkah jangka pendek saja, tetapi juga langkah jangka panjang harus benar-benar dipersiapkan," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Prov. Kalteng H. Nuryakin melaporkan, pengendalian karhutla di Kalteng terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. "Hal ini dapat kita lihat dari indikator, luas karhutla 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 seluas 18 ribu hektar, jauh lebih baik dibanding 2019 yang mencapai 317 ribu hektar, kejadian karhutla 2023 sejauh ini relatif masih terkendali, tidak seperti 2019 yang meluas dan masif termasuk dalam Kota Palangka Raya," kata Sekda.
Lebih lanjut dikatakan, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada tahun 2023 di Kota Palangka Raya mencapai level Berbahaya pada 4 Oktober 2023, sedangkan 2019 mulai level berbahaya pada bulan Agustus 2019, bahkan jika dibandingkan dampak asap yang terjadi di Provinsi Kalbar dan Provinsi Kalsel, Provinsi Kalteng juga masih lebih baik.
"Pemerintah Kabupaten/kota yang telah menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla sebanyak satu kota dan empat kabupaten. Dengan adanya penetapan status tanggap darurat ini diharapkan upaya penanggulangan karhutla dapat tuntas memadamkan kebakaran yang terjadi," jelasnya.
Terkait dengan pengendalian inflasi, Sekda mengimbau agar lebih memaksimalkan hal tersebut mengingat dampak musim kemarau panjang yang diakibatkan el nino pada beberapa komoditas mulai menunjukkan kenaikan harga, sehingga harus terus dipantau dan dikendalikan.
"Salah satunya kenaikan komoditas beras, menyikapi kenaikan tersebut Pemerintah Provinsi telah meluncurkan program subsidi beras di triwulan keempat ini. Dampak el nino diperkirakan terjadi hingga Maret 2024, jika tidak dikelola dengan baik maka kita bisa mengalami kelangkaan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika